Manado – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado Rofiq Manshur beserta para pegawai dari Seksi Piutang Negara menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Piutang Negara pada Rabu (15/09).

FGD dilaksanakan dalam rangka implementasi salah satu rencana aksi Bidang Piutang Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) pada triwulan III tahun 2021 yang turut mengundang Bidang Piutang Negara, jajaran KPKNL di wilayah kerja Suluttenggomalut, serta perwakilan dari Subdirektorat Piutang Negara pada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain.

Plt. Kepala Bidang Piutang Negara Anggun Prihatmono memberikan arahan agar Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Eks. BLBI segera diproses dengan mekanisme crash program atau pengurusan sederhana sesuai dengan karakteristik BKPN BLBI dimaksud.

“Khusus untuk KPKNL Manado yang didominasi oleh BKPN eks BDL dan hutang kurang dari Rp8 juta, agar memetakan setiap berkas dan mengatur skala prioritas penyelesaiannya,” pesan Anggun.

Pada kesempatan tersebut Kepala Seksi Piutang Negara IB, Subdirektorat Piutang Negara I Margono Dwi Susilo menyampaikan bahwa berdasarkan trajectory target triwulan III, secara keseluruhan IKU Presentase Penurunan outstanding Piutang Negara, IKU Presentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara (BIAD PN), IKU Presentase PNDS, dan IKU Akurasi Basis Data Piutang Negara sudah hijau.

“Namun untuk target tahunan yang masih kuning kami tetap optimis untuk dapat segera tercapai,” katanya.

“Dari surat persetujuan Keringanan Utang telah terbit 32 SPPNL dengan total pembayaran sejumlah Rp331 juta, nilai outstanding BKPN yang telah terbit SPPNL sebesar Rp1,2 milliar, dan total nilai keringanan utang yang diberikan adalah Rp957 juta. Dilihat dari potensi hasil verifikasi, capaian Crash Program di Suluttenggomalut dapat dibanggakan,” ungkap Margono.

“Di Suluttenggomalut terdapat 558 BKPN dengan nilai per BKPN sampai dengan Rp8 juta yang keseluruhannya ada di KPKNL Manado. Diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atau Crash Program,” pesan Margono.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPKNL Manado Rofiq Manshur menyampaikan bahwa dari 558 BKPN dengan nilai di bawah sampai dengan Rp8 juta, hampir semua dari BDL dan ada jaminannya. Dari keseluruhan total BKPN di KPKNL Manado ada 720 BKPN yang mana 600 BKPN berasal dari BDL.

“Sekarang sudah dilakukan tracing ke lapangan untuk BDL ini, ada jaminan tanah, ada yang AJB, utangnya kecil, jadi dicari semua, dan ternyata kebanyakan sudah meninggal. Ada juga yang ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya. Sebagaian juga ada yang jaminan seperti SK PNS, akan kami cek kembali jika sudah pensiun akan segara di PSBDT,” sambung Rofiq.

“Terkait capaian IKU penyelesaian BKPN, ada 30 BKPN yang siap untuk selesai. Sampai akhir tahun, kami optimis dapat tercapai. Sekarang sedang fokus ke pendekatan debitur yang ada jaminannya,” pungkasnya.

Rofiq juga menyampaikan bahwa selama ini Program Keringanan Utang lebih efektif dilakukan jika debitur didatangi langsung dibanding melalui surat. Terdapat debitur yang tertarik dan langsung menyelesaikannya, dan ada juga yang tertarik tetapi menunggu sampai dananya terkumpul.

“Kedalanya banyak debitur yang sudah kami coba datangi tetapi tidak bertemu debiturnya. Kedepannya kami akan mengupayakan terlebih dahulu untuk pelunasan, baru setelahnya PSBDT,” tutur Rofiq.