Pada Rabu tanggal 13 Agustus 2025, bertempat di Aula Lantai 4 Gedung Rumah Singgah UIN Malang Kampus 2, KPKNL Malang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sertifikasi dan IGT (Informasi Geospasial Tematik) Barang Milik Negara (BMN) bersama Satuan Kerja (Satker) wilayah Semalang Raya, dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi pemerintah terkait pengelolaan aset negara, yang menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BMN.

Acara dibuka dengan sambutan oleh perwakilan dari Rektor UIN Malang, yaitu Kabiro UIN Malang bapak Dr. H. Muhtar Hazawawi menyampaikan dukungan penuh dari institusi akademis terhadap upaya pengelolaan aset negara. Setelah itu, Rapat Sertifikasi dan IGT BMN secara resmi dibuka oleh Kepala KPKNL Malang, Kurniawan Catur Andrianto yang menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam percepatan sertifikasi BMN. “Kolaborasi erat antara KPKNL, Kantor Pertanahan, dan Satker menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kekayaan negara,” ujarnya, menegaskan bahwa kerjasama yang baik akan mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan akuntabilitas.

Rangkaian acara inti diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Pengelola Kekayaan Negara KPKNL Malang, Agus Budi Utomo, yang menguraikan prosedur dan kebijakan terkini sertifikasi BMN. Materi teknis dilanjutkan oleh Wahyu Purnomo, Pelaksana Seksi PKN, yang memaparkan implementasi IGT dalam pendataan aset negara. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari perwakilan Kantah Kota Malang dan Kabupaten Malang, yang menunjukkan antusiasme dan keinginan untuk memahami lebih dalam mengenai proses sertifikasi. Acara ditutup dengan materi Penilaian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja oleh tim Penilai Pemerintah KPKNL Malang, yaitu Sigit Prasetyo dan Fadli Hamonangan. Dalam pembahasannya, mereka memberikan strategi optimalisasi nilai aset negara dalam penghapusan untuk permohonan lelang. Kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat proses sertifikasi BMN di wilayah Malang Raya tahun 2025, serta meningkatkan kerjasama antar instansi dalam pengelolaan aset negara.