Makassar – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 24 Juni 2026 sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Mengusung tema “Mendengar dan Berbenah Demi Pelayanan yang Lebih Responsif dan Transparan”, kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dengan masyarakat, akademisi, media, dunia usaha, perbankan, dan instansi mitra untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Bapak Wibawa Pram Sihombing. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan sarana strategis untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan kualitas layanan KPKNL Makassar sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan harapan pengguna layanan.

"Pelayanan publik yang baik harus dibangun melalui komunikasi dua arah. Setiap masukan dari masyarakat merupakan modal penting untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam memberikan pelayanan," ungkapnya.

Selain itu, peserta juga mendapatkan sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala KPKNL Makassar, Bapak Iwan Darma Setiawan mengenai Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengangkat pentingnya pengendalian gratifikasi, mekanisme pelaporan pelanggaran melalui sistem WiSe Kementerian Keuangan, serta jaminan perlindungan terhadap pelapor. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara layanan.

Forum ini menghadirkan dua narasumber yang memberikan perspektif dari sisi pengawasan pelayanan publik dan transformasi birokrasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar, S.T., M.M., menyampaikan materi mengenai pentingnya budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta penguatan sistem pelayanan publik yang mampu membangun kepercayaan publik. Beliau menekankan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari terpenuhinya standar administratif, tetapi juga dari pengalaman masyarakat saat menerima layanan.

Dalam paparannya, beliau mengajak seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Melalui Forum Konsultasi Publik, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif antara penyelenggara layanan dan masyarakat sehingga pelayanan publik semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Politeknik STIA LAN Makassar, Dr. Wahyu Nurdiansyah Nurdin, S.Sos., M.Si., menyampaikan materi mengenai Transformasi Birokrasi Digital Multigenerasi. Beliau menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan perubahan karakteristik masyarakat menuntut birokrasi untuk semakin adaptif dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan inklusif. Transformasi birokrasi bukan sekadar digitalisasi proses, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Totok Hartanto, Kasubbag Umum KPKNL Makassar juga memaparkan Standar Pelayanan DJKN yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Standar pelayanan tersebut disusun berdasarkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, transparan, berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Peserta memperoleh informasi mengenai 11 layanan unggulan KPKNL Makassar, mulai dari layanan pengelolaan Barang Milik Negara, piutang negara, penilaian, hingga layanan lelang yang terus mengalami penyempurnaan, termasuk percepatan waktu penyelesaian pada beberapa jenis layanan sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan.

Forum berlangsung secara interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta terkait pelaksanaan lelang, pengelolaan Barang Milik Negara, penyelesaian permasalahan sertipikasi aset, hingga pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi KPKNL Makassar dalam melakukan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, KPKNL Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang komunikatif, kolaboratif, berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan semangat Menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM), Forum Konsultasi Publik diharapkan menjadi momentum untuk membangun pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan seluruh pengguna layanan KPKNL Makassar.