Makassar – Komitmen dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi. Tiga Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar melaksanakan rapat koordinasi percepatan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pa’bicara Butta Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Johanis Buapi, A.Ptnh., M.Si., bersama jajaran. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan kepastian hukum atas aset negara.

Rapat koordinasi ini melibatkan satuan kerja yang memiliki aset berupa tanah di wilayah Kota Makassar, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat melalui KPKNL Makassar.

Dalam forum tersebut, para peserta melakukan inventarisasi dan pembahasan terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pensertipikatan, mulai dari aspek administrasi, kelengkapan dokumen, hingga permasalahan teknis di lapangan. Melalui diskusi yang konstruktif, seluruh pihak berupaya menyusun langkah penyelesaian yang efektif agar proses penerbitan sertipikat dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen jajaran Kementerian Keuangan dalam mengamankan aset negara melalui percepatan pensertipikatan BMN. Kantah Kota Makassar juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan dan mengawal proses sertipikasi secara optimal sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola aset negara yang akuntabel.

Bagi Kementerian Keuangan, pensertipikatan BMN merupakan salah satu instrumen penting dalam pengamanan aset negara. Sertipikat menjadi bukti kepemilikan yang sah sekaligus memberikan kepastian hukum sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa, penguasaan oleh pihak lain, maupun permasalahan hukum di kemudian hari.

Melalui sinergi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Kantor Pertanahan Kota Makassar, diharapkan proses pensertipikatan BMN dapat semakin dipercepat sehingga seluruh aset negara memiliki legalitas yang kuat. Kolaborasi ini juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.