Makassar – Dalam rangka menjaga dan mengamankan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), KPKNL Makassar bersama Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) melaksanakan kegiatan pengamanan sekaligus pemasangan papan bicara pada aset berupa satu hamparan tanah kosong yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Km 4, Kota Makassar, Senin (15/6).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Makassar, Iwan Darma Setiawan, dengan didampingi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Makassar, Muhiddin, serta Kepala Seksi PKN II Kanwil DJKN Sulseltrabar, Eko Syahruddin, bersama jajaran pegawai dari kedua unit kerja. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga mendapat dukungan pengamanan dari aparat TNI dan POLRI guna memastikan proses berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Pemasangan papan bicara pada aset dilakukan sebagai bentuk penegasan status kepemilikan negara sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya penguasaan tanpa hak maupun penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak berwenang. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan negara secara profesional, akuntabel, dan optimal.

Melalui sinergi antara KPKNL Makassar, Kanwil DJKN Sulseltrabar, serta dukungan aparat keamanan, diharapkan keberadaan aset properti eks BPPN dapat terjaga dengan baik sehingga nilai dan manfaatnya bagi negara tetap terlindungi. Pengamanan fisik dan penandaan aset melalui pemasangan papan bicara juga menjadi salah satu bentuk implementasi tata kelola aset negara yang baik (good asset governance), sekaligus mendukung upaya optimalisasi pengelolaan kekayaan negara di wilayah Sulawesi Selatan.

KPKNL Makassar berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset negara, baik melalui inventarisasi, pengawasan, maupun koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum atas aset negara serta meminimalkan potensi sengketa atau penyalahgunaan di masa mendatang.