Makassar – Dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara, KPKNL Makassar melaksanakan kegiatan pencarian barang jaminan debitur serta koordinasi permintaan surat keterangan penegasan wilayah administratif di Kabupaten Gowa pada 4 Mei 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan tim yang terdiri dari Achmad Munif, I Gede Abdi Negara, dan Syamsul R. Loly. Penugasan difokuskan pada penelusuran lima objek barang jaminan milik tiga debitur yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan koordinasi langsung dengan aparat pemerintah setempat. Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Desa Bontosunggu untuk memperoleh informasi terkait lokasi barang jaminan. Berdasarkan keterangan aparat desa, diketahui bahwa beberapa lokasi objek jaminan telah mengalami perubahan wilayah administratif akibat pemekaran desa, yang kini masuk dalam wilayah Desa Maradekaya dan Desa Panciro.

Selanjutnya, tim melanjutkan koordinasi ke Kantor Desa Maradekaya. Dari hasil komunikasi dengan Kepala Desa Maradekaya, diperoleh informasi bahwa data kepemilikan dalam sertifikat tergolong lama dan belum dapat langsung dikonfirmasi dengan data administrasi penduduk saat ini. Namun demikian, pihak desa menyatakan komitmennya untuk membantu menelusuri informasi lebih lanjut terkait keberadaan objek jaminan.

Selain itu, tim juga melakukan koordinasi dengan Kantor Camat Bajeng terkait permintaan surat keterangan penegasan wilayah administratif atas salah satu objek jaminan. Dari hasil koordinasi, diperoleh penjelasan bahwa penerbitan surat keterangan dimaksud merupakan kewenangan pemerintah desa, dengan pihak kecamatan berperan dalam proses pengesahan.

Secara umum, kegiatan penelusuran ini berjalan dengan lancar dan memberikan informasi penting terkait perubahan wilayah administratif yang berdampak pada proses identifikasi barang jaminan. Hasil ini menjadi dasar penting dalam mendukung langkah lanjutan pengurusan piutang negara, khususnya dalam proses penentuan lokasi (plotting) aset.

Ke depan, KPKNL Makassar akan melaksanakan koordinasi lanjutan dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat guna memperoleh dokumen pendukung yang diperlukan, serta memperkuat akurasi data dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang negara.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen KPKNL Makassar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan piutang negara melalui langkah-langkah yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis data yang akurat.