Bulukumba — Kamis (22/1), Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Andi Sufardiman, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) yang didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

Bupati Bulukumba menyambut hangat kedatangan rombongan Kanwil DJKN Sulseltrabar dan KPKNL Makassar di Gedung Pinisi, yang merupakan landmark sekaligus ikon baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Gedung Pinisi merupakan wujud upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan optimalisasi aset daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati, Gedung Pinisi mengakomodasi delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai layanan satu atap, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, optimalisasi aset juga dimaksimalkan melalui pemanfaatan aset dalam bentuk kerja sama sewa dengan pihak ketiga, seperti penyediaan area food court dan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar menyampaikan pentingnya pengelolaan aset secara profesional, baik aset yang tercatat pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya aset digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, dengan tujuan utama yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) di tingkat pemerintah pusat. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan aset berupa hibah BMN kepada pemerintah daerah maupun hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk dicatat sebagai BMN.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan dapat memperkuat sarana dan prasarana penunjang tugas pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong optimalisasi pengelolaan kekayaan negara melalui berbagai skema, termasuk hibah BMN kepada pemerintah daerah.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang profesional, optimal, dan berkelanjutan.