Jumat (12/7), KPKNL Makassar melaksanakan koordinasi dan penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN melalui mekanisme sewa berupa ruang kapal, forklift, mesin bubut dan mesin press pada satuan kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar.

Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh Harmaji selaku Kepala KPKNL Makassar didampingi oleh Angga Hapsa Pradipta selaku Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP). Sementara dari pihak Satker Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar dihadiri oleh Ferdinand Anon Bayu Aji selaku kepala satker beserta jajarannya. Di awal pertemuan, Harmaji menyampaikan bahwa aset negara tidak boleh tidur. Kita sebagai pengelola ataupun pengguna aset negara dituntut untuk mencari potensi rupiah yang dapat dihasilkan oleh sebuah aset negara. Beliau juga menambahkan agar aset negara lebih aman dan mencegah penggunaan BMN oleh Pihak Lain secara tidak sah.

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan survei lapangan dalam rangka penilaian yang dilakukan oleh PFPP KPKNL Makassar. Tahapan ini ditujukan untuk mencocokkan dokumen permohonan sewa BMN dengan kondisi fisik yang ada di lapangan. Dalam proses ini PFPP mencoba menggali segala informasi mengenai objek penilaian yang tujuan akhirnya adalah untuk menentukan asumsi-asumsi dalam melakukan analisis perhitungan nilai sewa wajar. Diharapkan penilaian ini dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset guna mendorong PNBP yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 Tim Publikasi