Makassar (10/7), KPKNL Makassar menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Jeneponto dalam rangka koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jeneponto.  Pada kesempatan tersebut, Hanapi Sewang, Ketua Komisi II DPRD Jeneponto yang membidangi ekonomi dan keuangan menyampaikan harapan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jenponto di tahun 2024 bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Haramaji, Kepala KPKNL Makassar didampingi Markus Lanteng, Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Suharsono, Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja dimaksud dan menyatakan komitmen bahwa KPKNL Makassar siap membantu Pemerintah Kabupaten Jeneponto terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan amanat dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang meminta seluruh unit kantor vertikal Kementerian Keuangan di daerah dapat berperan serta dalam perekonomian daerah. Harmaji juga menjelaskan terkait siklus Pengelolaan BMN/D sebagaimana yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 yang harus dilaksanakan secara baik oleh setiap Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat maupun Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian opini WTP dari BPK RI.

Pada akhir kesempatan, Harmaji menegaskan, dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPKNL Makassar akan selalu siap memberikan pelayanan terbaik terkait tugas dan fungsi KPKNL untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan BMD guna mewujudkan pengelolaan yang lebih baik.

Tim Publikasi