Pada Senin (6/4), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe menjadi narasumber sosialisasi pengelolaan piutang negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lhokseumawe. Bertempat di Ruang Rapat BPKAD, pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan daerah.

Sekretaris BPKAD Lhokseumawe, Dahniar menyambut baik kegiatan ini. “Adanya sosialisasi ini tentunya akan meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong optimalisasi piutang daerah agar dilaksanakan secara tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Kepala Seksi Piutang Negara, Novmen Sihotang membuka kegiatan dengan berfokus pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). “Piutang daerah merupakan hak pemerintah daerah yang perlu dikelola secara optimal guna mendukung kinerja keuangan daerah”, ujarnya. Novmen juga menjelaskan kriteria penghapusan piutang daerah, baik secara bersyarat maupun mutlak, termasuk mekanisme penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) sebagai salah satu prasyarat dalam penghapusan piutang dengan kualifikasi macet.

Sosialisasi berlangsung secara interaktif dengan memberikan ruang diskusi bagi para peserta untuk menyampaikan permasalahan serta memperoleh solusinya dalam pengelolaan piutang daerah. Ulasan ringkas mengenai jenis-jenis piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, meliputi piutang dengan nilai kecil, tidak didukung dokumen yang memadai, atau yang masih dalam proses sengketa menjadi penutup kegiatan tersebut.