Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai bentuk pelayanan publik di Indonesia, termasuk sistem pelaksanaan lelang. Jika dahulu lelang identik dengan ruang balai lelang, kehadiran fisik peserta, dan tumpukan dokumen administrasi, kini proses tersebut perlahan berubah menjadi layanan berbasis elektronik yang dapat diakses hanya melalui telepon genggam dan internet.

Transformasi ini semakin nyata dengan hadirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menjadi pembaruan besar terhadap regulasi sebelumnya. Regulasi tersebut diterbitkan untuk menciptakan sistem lelang yang lebih efisien, transparan, modern, sederhana, dan mampu mengikuti perkembangan transaksi elektronik di masyarakat.

Lelang Konvensional dan Kebutuhan Perubahan

Selama bertahun-tahun, sistem lelang di Indonesia dilaksanakan secara konvensional berdasarkan Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 189. Dalam praktiknya, peserta lelang harus hadir langsung di lokasi pelaksanaan, membawa dokumen fisik, serta mengikuti proses administrasi yang cukup panjang.

Sistem tersebut memang memberikan kepastian hukum, namun di sisi lain dinilai kurang efisien untuk kebutuhan pelayanan publik modern. Proses manual sering menimbulkan keterlambatan administrasi, penggunaan arsip fisik yang besar, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada jauh dari lokasi pelaksanaan lelang.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan transaksi digital di masyarakat membuat sistem lelang konvensional perlu beradaptasi. Kondisi ini semakin terasa sejak pandemi Covid-19 yang mendorong hampir seluruh pelayanan publik bertransformasi ke sistem daring.

Lahirnya Sistem Lelang Online

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mulai memperkuat penerapan e-auction atau lelang online. Melalui PMK Nomor 122 Tahun 2023, pemerintah secara resmi mengatur pelaksanaan:

• Lelang dengan kehadiran virtual;

• Lelang tanpa kehadiran peserta;

• Penggunaan Aplikasi Lelang berbasis internet; serta

• Penggunaan e-Marketplace Auction.

Aplikasi Lelang sendiri didefinisikan sebagai program berbasis internet yang digunakan untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi lelang tanpa kehadiran peserta secara langsung.

Saat ini, masyarakat dapat mengikuti lelang cukup melalui perangkat elektronik tanpa perlu datang ke kantor lelang. Proses penawaran dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran peserta, penyetoran uang jaminan, hingga penawaran harga dilakukan melalui sistem elektronik. Transformasi ini membuat lelang menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Peserta dari berbagai daerah kini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang tanpa terkendala jarak dan waktu.

Digitalisasi Administrasi Lelang

Perubahan terbesar dalam pelaksanaan lelang saat ini tidak hanya terletak pada cara penawaran, tetapi juga pada administrasi dan dokumen lelang. PMK Nomor 122 Tahun 2023 memungkinkan permohonan lelang diajukan melalui aplikasi elektronik. Penelitian dokumen persyaratan lelang juga dapat dilakukan secara digital sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.

Bahkan, kehadiran Penjual maupun saksi dapat dilakukan secara virtual melalui media elektronik yang memungkinkan seluruh pihak saling melihat dan mendengar secara langsung. Dalam praktik pelaksanaan lelang saat ini, digitalisasi tersebut sangat membantu percepatan pelayanan, khususnya pada:

• Lelang eksekusi hak tanggungan;

• Lelang barang rampasan negara;

• Lelang aset negara;

• Lelang kendaraan; hingga

• Lelang sukarela masyarakat dan perusahaan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai penyelenggara lelang juga mulai memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat pemeriksaan dokumen, penjadwalan lelang, serta pengelolaan administrasi pascalelang.

Menuju Risalah Lelang Digital

Walaupun Risalah Lelang masih berbentuk akta autentik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023, arah digitalisasi dokumen lelang semakin terlihat jelas.

Perspektif Global: Bagaimana Negara Lain Melakukannya?

Untuk melihat sejauh mana posisi transformasi Indonesia, kita dapat membandingkannya dengan penerapan sistem lelang publik atau lelang pemerintah di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan.

1. Amerika Serikat (GSA Auctions) – Model Hybrid menuju Digitalisasi Luas

Di Amerika Serikat, pengelolaan dan penjualan aset surplus pemerintah federal, kendaraan, hingga real estat ditangani oleh General Services Administration (GSA) melalui platform GSA Auctions.

• Kemiripan & Perbedaan: Sistem di AS memiliki kemiripan yang besar dengan Indonesia dalam hal pemanfaatan internet untuk penawaran terbuka. Melalui platform digital ini, masyarakat AS dapat menyetor jaminan dan menawar barang secara penuh dari rumah mereka.

• Tingkat Digitalisasi: Meski sistem daringnya sangat masif, AS masih membuka ruang bagi metode hybrid (bukan digital sepenuhnya untuk seluruh kasus). Untuk beberapa aset tertentu, seperti kendaraan operasional (GSA Fleet) atau sitaan kasus kriminal berat oleh U.S. Marshals Service, pemerintah AS terkadang masih mengombinasikannya dengan lelang langsung secara fisik (live auctions) atau metode penawaran tertutup (sealed-bid) yang disiarkan langsung guna memastikan kepatuhan hukum yang ketat bagi tipe pembeli tertentu.

2. Korea Selatan (OnBid) – Pionir Digital Penuh (Fully Digitalized)

Korea Selatan dapat dikatakan sebagai kiblat utama untuk sistem lelang publik yang telah terdigitalisasi secara paripurna. Dikelola oleh Korea Asset Management Corporation (KAMCO), Korea Selatan meluncurkan platform bernama OnBid sejak tahun 2002.

• Kemiripan: Sama seperti integrasi aplikasi yang dicita-citakan oleh PMK 122/2023 di Indonesia, OnBid menyatukan seluruh informasi lelang dari kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga keuangan dalam satu pintu.

• Tingkat Digitalisasi: Berbeda dengan Indonesia yang baru melangkah menuju Akta Lelang Digital, Korea Selatan sudah digital sepenuhnya sejak tahun 2004, ketika KAMCO secara resmi menghentikan seluruh lelang fisik (offline). Segala proses dari hulu ke hilir—mulai dari verifikasi identitas menggunakan sertifikat digital terenkripsi, pengajuan dokumen, penawaran, pengumuman pemenang, pengembalian uang jaminan, penandatanganan kontrak elektronik, hingga proses balik nama pendaftaran tanah/properti—dilakukan 100% secara daring tanpa berkas fisik.

Tantangan Pelaksanaan Lelang Digital di Indonesia

Meski membawa banyak kemudahan dan belajar dari kesuksesan negara lain, transformasi menuju lelang digital di Indonesia tetap menghadapi beberapa tantangan nyata. Infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang belum merata di seluruh pelosok instansi daerah, keamanan sistem elektronik dari ancaman siber, serta tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Selain itu, adaptasi sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Pejabat Lelang, Penjual, maupun masyarakat harus memahami tata cara penggunaan sistem elektronik agar proses lelang berjalan efektif dan aman. Gangguan teknis pada aplikasi maupun jaringan internet juga masih menjadi risiko dalam pelaksanaan lelang online, sehingga diperlukan sistem teknologi yang stabil, andal, dan terintegrasi.

Transformasi lelang dari sistem konvensional menuju lelang online merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik di Indonesia. Kehadiran PMK Nomor 122 Tahun 2023 menjadi bukti bahwa pemerintah terus menyesuaikan sistem lelang dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Saat ini, pelaksanaan lelang tidak lagi terbatas pada ruang balai lelang, tetapi telah berkembang menjadi layanan digital yang dapat diakses dari mana saja. Jika berkaca dari negara seperti Korea Selatan yang telah mencapai digitalisasi total, Indonesia berada di jalur yang tepat. Dengan terus berkembangnya teknologi, penguatan infrastruktur siber, dan dukungan regulasi yang adaptif, sistem lelang Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lebih transparan, efisien, dan inklusif di masa depan.