Bandar Lampung – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung menggelar agenda Rekonsiliasi Data Piutang Negara Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan Edukasi dan Komunikasi (Edukom) bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) pada Senin (31/8). Pertemuan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPKNL Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi pengurusan piutang negara. Kegiatan tersebut diikuti secara aktif oleh jajaran Seksi Piutang Negara KPKNL Bandar Lampung, termasuk Bendahara Penerimaan, serta perwakilan dari LPDB Koperasi.

Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Bandar Lampung, Mohamad Riza Cahyo Wibowo, menekankan betapa krusialnya sinkronisasi data antarlembaga demi menjamin keandalan informasi keuangan negara. “Proses rekonsiliasi ini menjadi krusial untuk menyajikan data piutang negara yang benar-benar akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Dari hasil penyandingan data yang dilakukan kedua belah pihak, tercatat penyerahan piutang pada tahun 2026 oleh LPDB Koperasi mencakup satu debitur aktif dengan total nilai penyerahan sekaligus saldo kewajiban debitur tersebut per Semester I Tahun 2026 terdata sebesar Rp416.979.632,00. Selain pencocokan nominal, tim juga menyelesaikan verifikasi faktual terhadap empat barang jaminan milik debitur. Seluruh dokumen pendukung dipastikan telah sesuai dan siap dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang disahkan bersama.

Tidak sekadar menyandingkan data angka, kegiatan ini juga diisi dengan sesi edukasi terkait pengurusan piutang negara, dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk membedah berbagai kendala di lapangan beserta solusinya. Melalui pembekalan ini, LPDB Koperasi diharapkan memiliki pemahaman yang makin matang mengenai regulasi, mekanisme, serta tahapan pengurusan piutang agar percepatan penyelesaian piutang negara dapat terwujud lebih optimal ke depan.

Melalui sinergi berkesinambungan ini, KPKNL Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat mutu layanan bagi para Penyerah Piutang sekaligus mempererat kolaborasi bersama para pemangku kepentingan demi mewujudkan tata kelola Piutang Negara yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi.