Lahat, 18 Agustus 2026 — Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat melaksanakan kegiatan One on One Meeting dalam rangka persiapan dan akselerasi penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Barang Milik Negara berupa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2026, dengan lokasi pelaksanaan di masing-masing Kantor Pertanahan. Pada 11 Agustus 2026, kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang. Pertemuan diikuti oleh KPKNL Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, MTsN 2 Empat Lawang, MTsN 1 Empat Lawang, KPU Kabupaten Empat Lawang, Polres Empat Lawang, BNNK Empat Lawang, serta Kementerian Agama Empat Lawang dari unsur Sekjen dan Bimas.

Selanjutnya, pada 12 Agustus 2026, One on One Meeting dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau. Peserta yang hadir terdiri atas KPKNL Lahat, Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, Polres Lubuk Linggau, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Silampari, KPPN Lubuk Linggau, Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas, MAN 1 Lubuk Linggau, serta Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau.

Kemudian pada 13 Agustus 2026, kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Pertemuan diikuti oleh KPKNL Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, MTsN 1 Musi Rawas, Polres Musi Rawas, Kementerian Agama Musi Rawas, dan Lapas Narkotika Muara Beliti.

Kegiatan One on One Meeting bertujuan untuk melakukan persiapan dan akselerasi penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui koordinasi langsung dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan di wilayah terkait. Pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi serta membahas berbagai permasalahan terkait data dan sertipikat tanah milik satuan kerja sehingga dapat ditindaklanjuti bersama.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah permasalahan administrasi pada Sertipikat Hak Pakai, dan ada juga yang belum berstatus clean and clear. Semua permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti melalui perbaikan data sekaligus proses alih media sertipikat menjadi sertipikat elektronik

Melalui kegiatan ini, KPKNL Lahat bersama Kantor Pertanahan dan satuan kerja terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai dengan permasalahan masing-masing wilayah. Kegiatan berjalan dengan lancar dan seluruh hasil rapat yang telah dicapai dan disepakati akan segera ditindaklanjuti.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian permasalahan data pertanahan dan sertipikat Barang Milik Negara (BMN), sekaligus memperkuat koordinasi antara KPKNL Lahat, Kantor Pertanahan, dan satuan kerja dalam rangka penyusunan Informasi Geospasial Tematik.