Pada tanggal 21 April 2026, Kepala KPPN Lahat, Budi Hartadi, bersama Kepala KPP Pratama Lahat, Agus Joko Purwanto, dan Kepala KPKNL Lahat, Muh. Tajus Syarifin, menggelar kegiatan press release realisasi APBN periode hingga 31 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung secara luring di Kantor KPPN Lahat ini mencakup wilayah kerja Kemenkeu Satu Lahat, meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, dan Lubuk Linggau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48% (year on year/yoy), menurun dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 4,76% (yoy) dan masih berada dalam rentang target 2,5%±1%. Sementara itu, inflasi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,09% (yoy), juga mengalami penurunan dari 4,36% (yoy) pada Februari 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 111,14, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 3,49% (IHK 113,28) dan terendah di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 2,74% (IHK 113,13).

Secara umum, kinerja APBN di wilayah kerja Kemenkeu Satu Lahat hingga 31 Maret 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan mencapai Rp59,08 miliar, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp897,03 juta. Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp228,86 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 25,49%. Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp1,194 triliun dari total pagu Rp4,311 triliun, atau setara 27,69%.

KPP Pratama Lahat yang membawahi wilayah Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang mencatat peningkatan target penerimaan pajak dari Rp670 miliar pada 2025 menjadi Rp796,22 miliar pada 2026. Hingga Maret 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp59,08 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor administrasi pemerintahan, perdagangan pasar tradisional, serta perkebunan dan pengepul kopi.

Dalam rangka menjaga akurasi data, KPP Pratama Lahat telah melaksanakan rekonsiliasi pembayaran pajak dengan pemerintah daerah dan KPPN Lahat melalui penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Semester II Tahun 2025. Dari sisi kepatuhan, pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga 31 Maret 2026 tercatat sebanyak 29.715 wajib pajak orang pribadi dan 309 wajib pajak badan. Pemerintah juga memberikan relaksasi melalui KEP-55/PJ/2026 berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026.

Kinerja PNBP KPKNL Lahat hingga Triwulan I 2026 menunjukkan capaian yang baik, dengan realisasi sebesar Rp897,03 juta dari target tahunan Rp5,80 miliar. Rinciannya meliputi PNBP lelang Rp464,52 juta (51,7%), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Rp432,43 juta (48,21%), dan pengurusan piutang negara Rp0,08 juta.

Realisasi pengelolaan BMN mencapai Rp432,43 juta, didominasi pemindahtanganan aset. Sementara itu, layanan lelang mencapai Rp464,52 juta. Kinerja pengurusan piutang negara juga menunjukkan hasil positif dengan penurunan outstanding sebesar Rp77,48 juta serta penyelesaian tiga berkas kasus piutang negara (BKPN). Di bidang penilaian aset, nilai objek properti yang dinilai mencapai Rp18,55 miliar, sedangkan objek sewa sebesar Rp1,03 miliar. Secara jumlah, penilaian mencakup 884 objek properti dan 13 objek sewa.

KPPN Lahat yang melayani 88 satuan kerja mencatat alokasi pagu belanja pemerintah pusat tahun 2026 sebesar Rp838,51 miliar, turun 1,71% dibandingkan tahun 2025. Penurunan signifikan terjadi pada belanja modal, sementara belanja pegawai meningkat. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp228,86 miliar atau 27,29%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain dipengaruhi penambahan alokasi belanja pegawai, termasuk untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun realisasi Transfer ke Daerah meliputi Kabupaten Lahat sebesar Rp398 miliar, Muara Enim Rp377 miliar, PALI Rp178 miliar, Empat Lawang Rp224 miliar, serta Kota Pagar Alam Rp153 miliar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan realisasi pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kemenkeu Satu Lahat, dapat terus terjaga hingga akhir tahun, sehingga APBN dapat optimal menjalankan fungsinya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.