Ketersediaan rumah negara bukan sekadar fasilitas, tapi juga bagian penting dari upaya negara menjamin kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Di setiap unit rumah negara, ada tanggung jawab besar untuk memastikan aset negara terkelola dengan baik, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas ASN di berbagai penjuru negeri.

Di tengah keterbatasan lahan dan kebutuhan mendesak, pengadaan rumah negara dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian langsung dari pengembang. Mekanisme ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j.o. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembelian rumah negara termasuk dalam pengadaan yang dikecualikan karena sudah diatur tersendiri dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, sehingga pengadaan rumah negara dapat dilaksanakan dengan mekanisme pembelian. Cara ini memang cepat dan efisien, tapi menimbulkan satu persoalan klasik: apakah rumah hasil pembelian sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah?

Dalam banyak kasus, rumah yang dibeli pemerintah c.q. Kementerian Keuangan berbeda dengan ketentuan dalam regulasi seperti PMK Nomor 138/PMK.06/2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan serta KMK Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan mulai dari luas bangunan, luas tanah, warna cat, jenis dan warna pagar, hingga warna atap, dan spesifikasi lainnya yang tak sesuai dengan “rumah negara ideal” versi peraturan yang berlaku.

Contohnya, aturan menetapkan bahwa pagar rumah negara berwarna hitam, dinding berwarna krem, dan atap berwarna biru, namun rumah hasil pembelian sering kali mengikuti desain dan warna khas pengembang. Akibatnya, muncul sejumlah persoalan:

·            Tidak ada kepastian hukum atas kesesuaian rumah negara hasil pembelian.

·            Tidak adanya identitas yang menjadi ciri khas dari rumah negara pada Kementerian Keuangan.

Masalah tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, pengembang memiliki standar sendiri dalam desain rumah yang dijual dan minimnya pengetahuan entitas pengadaan tentang standar rumah negara. Disisi lain terbatasnya jumlah pengembang yang memiliki standar spesifikasi rumah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, pembelian rumah yang seharusnya menjadi solusi cepat justru menimbulkan risiko baru bagi pengelolaan BMN. Ironisnya, enitas pengadaan pun tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas bila membeli rumah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi peraturan yang berlaku.

Ada tiga rekomendasi yang perlu dipertimbangkan:

1.     Penyusunan regulasi afirmatif dan fleksibel. Perlu dibuat aturan yang memberikan ruang pengecualian dalam pengadaan rumah negara dengan mekanisme pembelian. Tujuannya bukan melanggar standar, tetapi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi entitas pengadaan agar tetap dapat melaksanakan pengadaan tanpa khawatir melanggar aturan.

2.       Perlunya penyusunan regulasi yang mewajibkan entitas pengadaan melaksanakan pembelian rumah negara dengan standar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun jumlah pengembang di lapangan sangat terbatas. 

3.         Peningkatan kapasitas SDM enititas pengadaan. Entitas pengadaan perlu memahami detail regulasi tentang rumah negara. Pelatihan dan bimbingan teknis harus diperkuat agar proses pengadaan tetap akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan.

Pada akhirnya, pengadaan rumah negara bukan hanya urusan teknis bangunan, tetapi juga tentang integritas kebijakan publik. Dengan regulasi yang sinkron dan kapasitas SDM yang kuat, pengadaan rumah negara dapat menjadi contoh tata kelola aset negara yang adaptif namun tetap patuh hukum.

Rumah negara bukan sekadar tempat tinggal ASN, ia adalah simbol hadirnya negara dalam memastikan kesejahteraan aparatur dan pengelolaan aset publik yang bertanggung jawab.