KUPANG — Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang melalui Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menggelar rapat monitoring dan evaluasi secara daring bersama seluruh Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama (Kemenag) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (29/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung melalui media Microsoft Teams ini berfokus pada percepatan capaian target Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Satker Kemenag se-NTT. Selain memantau progres pengajuan, kedua pihak turut mengidentifikasi kelengkapan dokumen pendukung serta menyepakati langkah-langkah strategis untuk menuntaskan sisa kendala administrasi di lapangan.

Kepastian status penggunaan atas BMN—mulai dari tanah, bangunan gedung sekolah/madrasah, hingga sarana ibadah dan perkantoran—merupakan pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang transparan, akuntabel, dan legal.

Melalui percepatan PSP ini, masyarakat sebagai penerima layanan publik mendapatkan manfaat langsung berupa kepastian legalitas dan keberlanjutan fasilitas keagamaan serta pendidikan di NTT. Aset yang terdata dan terkelola dengan tertib memastikan fasilitas umum dapat dimanfaatkan secara optimal, aman, serta terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang.

Bagi KPKNL Kupang dan Kementerian Keuangan, sinergi ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan dalam mengawal pengawasan BMN. Pengelolaan aset negara yang tertib administrasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas keuangan negara, tetapi juga memastikan setiap rupiah dari kekayaan negara memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.