Kupang – KPKNL Kupang menerima kunjungan konsultasi dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua pada Selasa, 24 Juni 2025. Konsultasi dilaksanakan di kantor KPKNL Kupang dan membahas pengelolaan barang tegahan hasil penindakan kepabeanan yang belum optimal pelaksanaan lelangnya. 

Dalam pertemuan tersebut, tim dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua menyampaikan bahwa pelaksanaan lelang terhadap barang tegahan yang telah dilakukan sebanyak dua kali belum membuahkan hasil sehingga diperlukan strategi baru dan kolaborasi lebih erat antarinstansi dalam pengelolaan aset negara.

“Barang tegahan hasil penindakan bea cukai memiliki nilai ekonomis yang cukup signifikan. Jika dikelola dengan tepat dan proses lelangnya dilakukan secara optimal, aset-aset tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. KPKNL Kupang siap mendampingi dari sisi regulasi dan teknis agar pengelolaan barang tegahan berjalan sesuai ketentuan dan lebih menarik bagi calon peserta lelang,” ujar Kepala KPKNL Kupang.

Selain itu, KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua juga menyampaikan rencana permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk barang-barang tegahan yang telah ditetapkan sebagai Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN), agar dapat dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan. Langkah ini sejalan dengan semangat efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset negara yang terus didorong oleh DJKN.

Sebagai informasi, barang tegahan bea cukai terdiri atas tiga kategori berdasarkan status hukumnya, yaitu Barang Tidak Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Barang-barang ini merupakan hasil penindakan terhadap pelanggaran prosedur kepabeanan, dan pengelolaannya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan konsultasi ini, diharapkan sinergi antara KPKNL Kupang dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua dapat semakin erat, serta menghasilkan solusi konkret dalam pengelolaan barang tegahan yang akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi keuangan negara.