Kupang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Deklarasi Netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri pada Senin, 30 September 2024, di Hotel Aston Kupang. Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN, TNI, dan Polri menjaga netralitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da. P Sarmento, Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiyono, Kasrem 161/WS Kolonel Inf Riko Haryanto, serta Kepala KPKNL Kupang, Yogi Gumilar. Selain itu, perwakilan ASN, TNI, dan Polri turut berpartisipasi dalam deklarasi ini, menandakan sinergitas dalam menjaga netralitas pada seluruh tahapan Pilkada.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da. P Sarmento, menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri adalah fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. "Kami mengadakan deklarasi ini untuk memastikan bahwa ASN, TNI, dan Polri tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Netralitas mereka adalah dasar untuk menciptakan pemilu yang adil dan damai," tegas Nonato.

Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono, dan Kasrem 161/WS, Kolonel Inf Riko Haryanto, turut mengingatkan pentingnya profesionalisme bagi anggota TNI dan Polri. Mereka memastikan bahwa seluruh anggota akan fokus pada menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada, serta tidak terlibat dalam politik praktis.

Kehadiran Kepala KPKNL Kupang, Yogi Gumilar, juga menjadi bagian penting dalam acara ini. Yogi menekankan bahwa ASN harus tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas. "Sebagai ASN, kita harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama," ujarnya.

Penjabat Gubernur Andriko Noto Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu dalam menggelar acara ini. "Deklarasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah potensi pelanggaran netralitas dan memastikan integritas ASN, TNI, dan Polri selama Pilkada Serentak 2024," ucap Andriko.

Acara ini diakhiri dengan pembacaan Ikrar Netralitas oleh perwakilan ASN, TNI, dan Polri, diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh para pejabat sebagai simbol komitmen mereka untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu calon dalam Pilkada Serentak 2024.