Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, Nyoman Heryawan Triana Putra, turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Anugrah Komara dalam Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin 21 Februari 2021. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Lembaga Nasional Single Window (LNSW) – M. Agus Rofiudin, Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara – Belis Siswanto, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi NTT – Catur Ariyanto Widodo, dan Kepala Kantor Wilayah DPBC Bali, NTB, dan NTT – Susila Subrata.

Pada hari yang sama, Perwakilan Kementerian Keuangan juga menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III/Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi NTT. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI yang diwakili oleh Fathan Subchi (Fraksi PKB) selaku Ketua Tim, I Gusti Agung Rai Wirajaya (Fraksi PDIP), Andi Achmad Dara (Fraksi Partai Golkar), Ela Siti Nuryamah (Fraksi PKB), Vera Febyanthy (Fraksi Partai Demokrat), Didi Irawadi Syamsuddin (Fraksi Partai Demokrat), dan Anis Byarwati (Fraksi PKS), meninjau langsung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Mitra Komisi XI DPR RI dan bagaimana dampaknya di daerah, khususnya NTT. Mitra Kerja Komisi XI DPR RI yang turut menghadiri kegiatan tersebut antara lain: Perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPK RI, BPKP, BPS, Perbankan, LPS, PT. Jamkrindo, dan PT. Askrindo di Provinsi NTT.

Perwakilan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Agus dan Catur, menyampaikan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2020, tantangan/hambatan, serta upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. “Capaian kinerja penerimaan pajak di NTT pada tahun 2021 telah mengalami pertumbuhan sebesar 8,24 persen dibandingkan tahun 2020. Begitu juga kinerja penerimaan bea cukai tahun 2021 menunjukkan target penerimaan DJBC wilayah NTT mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 12,89 persen” tutur Agus.

Pada kesempatan kali ini, Komisi XI DPR RI, yang dipimpin Fathan Subchi, ingin melihat lebih dekat pelaksanaan dampak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Mitra Komisi XI DPR RI terutama terkait perkembangan perekonomian NTT. Tingkat kemiskinan provinsi NTT yang masih lebih dari 20 persen menjadi menjadi perhatian khusus Reses Komisi XI DPR RI pada kunjungan kali ini, dan berharap hal tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. (Koesmidjo/HI KPKNL Kupang).