Kisaran — Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran sukses menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertajuk "Pelayanan KPKNL Kisaran LIGAT" pada Rabu, 12 Agustus 2026 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPKNL Kisaran. Kegiatan yang merupakan agenda rutin tahunan ini diselenggarakan secara partisipatif dan inklusif guna menghimpun masukan, saran, serta kritik konstruktif dari para pemangku kepentingan (stakeholders), perwakilan pengguna layanan, akademisi, masyarakat, hingga internal pegawai.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama. Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Kisaran, Tiara Cindhe Valerica, selaku Ketua Panitia FKP menyampaikan bahwa penyelenggaraan forum ini bertujuan untuk memberikan ruang terbuka tanpa intimidasi bagi pengguna layanan dalam memberikan umpan balik yang objektif. Umpan balik tersebut menjadi bahan introspeksi serta pendorong perbaikan layanan yang berkelanjutan.

Kepala KPKNL Kisaran, Daniel H.P. Panggabean, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran para peserta. Beliau menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang lugas, transparan, dan akuntabel.
Dalam sesi pemaparan utama, Daniel H.P. Panggabean menyampaikan 4 (empat) materi kunci, antara lain:

1. Pemaparan Standar Layanan KPKNL Kisaran

Mengacu pada KEPDIRJEN Nomor KEP-60/KN/2023 dan KEP-87/KNL.0203/2026, KPKNL Kisaran menyajikan rincian 11 jenis standar layanan utama—mulai dari penetapan status penggunaan BMN, persetujuan penjualan BMN, lelang, pengembalian UJPL, penerbitan kutipan/salinan risalah lelang, hingga pelayanan penilaian—yang diselesaikan tepat waktu tanpa pungutan biaya tersembunyi (gratis).

2. Sosialisasi Sistem Layanan Informasi DJKN (SLI'D)

Pengenalan portal berbasis web (www.halodjkn.kemenkeu.go.id/apt) yang mengintegrasikan pencatatan pengunjung, pengelolaan tiket layanan (CRM Deskpro), pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara seragam, hingga pemantauan statistik dan Quality Assurance pelayanan.

3. Penyampaian Current Issues Pengelolaan Kekayaan Negara & Lelang

Memaparkan isu strategis terkait tindak lanjut BMN rusak berat/hentiguna, pengamanan dan pemeliharaan BMN, rencana pelatihan calon penaksir/penilai untuk Pemkab setempat, alur pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) lelang, serta peran kelembagaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

4. Sosialisasi Anti Gratifikasi & Pengendalian Integritas

Penegasan komitmen penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi dengan mengusung kampanye "Kami sudah digaji, tidak perlu diberi lagi". Jajaran KPKNL Kisaran mengingatkan ancaman pidana bagi pemberi suap/gratifikasi serta mensosialisasikan saluran pengaduan resmi Kemenkeu (WISE, SPAN LAPOR!, dan WhatsApp/Email pengaduan internal).

Sesi Diskusi Interaktif dan Tindak Lanjut Masukan

Pada sesi diskusi yang dipandu langsung oleh Kepala Kantor, para perwakilan stakeholder memberikan masukan positif serta apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin:

•          KPPBC Teluk Nibung (Bapak Nutriwan Cahyono Putro & Bapak Kristanto): Mengapresiasi asistensi BMN dan mendiskusikan mekanisme pelayanan lelang aset kapal, serta penguatan aksesibilitas kontak narahubung lelang.
•       BSI Pematangsiantar (Bapak Junes Tri Minsa): Memberikan apresiasi atas tingginya produktivitas lelang perbankan dan koordinasi optimal yang dilakukan jafung pelelang.
•       Kejaksaan Negeri Asahan (Bapak Robby Fadhly Fahmi Pasaribu): Mengapresiasi sinergi pengelolaan barang rampasan serta berdiskusi terkait efisiensi waktu penilaian dan proses pengurusan balik nama kendaraan pasca-lelang.
•        KPP Pratama Kisaran (Ibu Rossleni S. Sitindaon): Berkonsultasi mengenai pemusnahan BMN rusak berat serta ketentuan pemanfaatan/sewa aset negara.
•    BKAD Kabupaten Asahan (Bapak Eddy Idris Siregar): Menyambut positif rencana pelatihan penaksir/penilai BMN/BMD bagi pemerintah daerah dan mengusulkan pelaksanaan melalui sistem Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) agar dapat menjangkau lebih banyak peserta. 

Komitmen Bersama Ditandai Penandatanganan Berita Acara

Sebagai penutup rangkaian acara, dilaksanakan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Berita acara ini memuat 4 (empat) rekomendasi utama:

1. Permohonan pengelolaan BMN dengan lokasi aset di luar wilayah kerja disepakati untuk dilayani melalui mekanisme one stop service.
2. Usulan penambahan formasi Penilai Government demi memitigasi waktu tunggu permohonan penilaian.
3. Edukasi masa pengangkatan barang lelang (maksimal 5 hari kerja) serta keterbukaan informasi narahubung lelang.
4. Pelaksanaan pelatihan calon penaksir/penilai Pemda dengan metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) untuk efisiensi anggaran.

Dengan terselenggaranya FKP Tahun 2026 ini, KPKNL Kisaran bertekad untuk terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna memberikan pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan tepercaya.