Jambi — Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (KPKNL) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 20 Agustus 2026 bertempat di Aula KPKNL Jambi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun dialog antara KPKNL Jambi dengan pengguna layanan dan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Mengusung tema “Peningkatan Layanan sebagai Roda Penggerak Perekonomian Mikro”, Kepala KPKNL Jambi, Kiki Nurman Setiawan, menyampaikan bahwa urusan kekayaan negara tidak boleh lagi dipandang sebagai hal yang jauh dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Forum Konsultasi Publik menjadi langkah nyata untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan publik yang prima mampu menjadi pondasi kuat dalam mendongkrak produktivitas para pelaku usaha mikro khususnya di Provinsi Jambi.

“Para pelaku usaha mikro inilah yang paling merasakan dampaknya ketika layanan pemerintah berbelit: waktu mereka habis di perjalanan, biaya mereka membengkak, dan peluang mereka hilang”  tambah Kiki.

Mengawali forum, Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Jambi, Imam Widodo, memperkenalkan gambaran umum organisasi, pemaparan core business, dan pelayanan publik DJKN. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi secara lebih komprehensif mengenai layanan lelang dan pengelolaan kekayaan negara yang disampaikan oleh Roby Fadil, Pelelang Ahli Pertama KPKNL Jambi dan Alvin Nawawi, Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jambi.

Dalam forum tersebut, turut disampaikan materi oleh akademisi Universitas Jambi, Dr. Yudi, S.E., MSA. Dalam pemaparannya, Dr. Yudi menyampaikan bahwa terdapat empat pilar utama yang perlu diperhatikan oleh KPKNL Jambi dalam meningkatkan kualitas layanan guna mendukung pergerakan perekonomian, yaitu kepastian administrasi dan hukum, simplifikasi alur layanan, penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses, serta peningkatan kepercayaan publik.

Beragam masukan dan harapan disampaikan peserta forum, mulai dari akses layanan yang lebih inklusif, kolaborasi dengan komunitas, transparansi informasi, hingga modernisasi layanan lelang. Perwakilan dari Perbankan, Kementerian/Lembaga, BUMN, Ombudsman, dan ASMAMI (Asosiasi Makanan dan Minuman) turut menyampaikan pengalaman serta rekomendasi untuk perbaikan layanan KPKNL Jambi ke depan.

Forum kemudian ditutup oleh Dr. Yudhi dengan kesimpulan bahwa pelayanan publik merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi. Menurutnya, pelayanan publik yang terbaik adalah pelayanan yang hadir secara efektif, sederhana, dan hampir tidak terasa oleh masyarakat karena mampu memberikan kemudahan serta kepastian dalam setiap proses layanan.

“Dengan mengurangi friksi administrasi, KPKNL Jambi tidak sekadar melayani dokumen, tetapi secara langsung ikut berkontribusi memutar roda ekonomi mikro” ujar Yudhi.

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen KPKNL Jambi dalam menerima dan menindaklanjuti seluruh masukan. FKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk penyempurnaan kebijakan dan perbaikan mutu layanan di lingkungan KPKNL Jambi ke depan.