Jambi, 13 April 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi kembali menginisiasi pelaksanaan Lelang Bersama Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan. Kegiatan ini berlangsung di Aula BPS Provinsi Jambi dan diikuti secara serentak oleh 11 (sebelas) satuan kerja di lingkungan BPS se-Provinsi Jambi. Lelang bersama ini merupakan tindak lanjut atas persetujuan penjualan BMN oleh Sekretaris Utama BPS Republik Indonesia.

Dalam sambutan kegiatan tersebut, Kepala KPKNL Jambi, Kiki Nurman Setiawan, memberikan apresiasi atas langkah BPS Provinsi Jambi yang menunjukkan Komitmen dalam pengelolaan BMN sesuai ketentuan, konsistensi dalam penatausahaan aset negara serta Sinergi yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan lelang penghapusan BMN secara serentak. Kiki Nurman menyampaikan total nilai perolehan BMN yang diusulkan penghapusannya mencapai sekitar Rp2,6 miliar, dengan nilai permohonan lelang sebesar Rp18,36 juta. Data ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Jambi telah melaksanakan penghapusan BMN secara terencana, terukur, dan profesional, sehingga aset yang sudah tidak produktif dapat segera ditertibkan sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi negara. Senada dengan itu, Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menegaskan bahwa pelaksanaan lelang bersama mencerminkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dan akuntabel, sambutan dan dukungan positif dari KPKNL Jambi sangat penting  dalam mewujudkan suksesnya lelang Bersama tersebut.

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kelompok Jabatan Fungsional Pelelang KPKNL Jambi yang dikoordinir oleh Januar Edy Purwoko, berlangsung secara interaktif dan profesional. Harapannya, melalui kegiatan ini, proses inventarisasi dan penatausahaan BMN di lingkungan BPS se-Provinsi Jambi semakin tertata dengan baik.

Lelang bersama ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen kuat antara KPKNL Jambi dan BPS Provinsi Jambi dalam mendukung tata kelola BMN yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi. Ke depan, langkah strategis ini diharapkan dapat diterapkan oleh Korwil dan Satker di lingkungan KPKNL Jambi agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal.