Riau - Kabut asap pekat yang tengah melanda Kota Dumai, Provinsi Riau tidak menghalangi semangat pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai bersama dengan penyerah piutang untuk melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2013 untuk mengembalikan pengurusan piutang negara yang berasal dari penyerahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN / BUMD.

Kegiatan yang bertajuk "Rekonsiliasi dan Pengembalian BKPN kepada Penyerah Piutang" tersebut berlangsung selama tiga hari, dimulai pada Senin, 10 Februari 2014 sampai dengan Rabu, 12 Februari 2014 di Aula KPKNL Dumai. Rangkaian kegiatan diawali dengan Rekonsiliasi Data BKPN secara menyeluruh terkait jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), saldo hutang sampai kepada pencocokan fisik dokumen barang jaminan yang tersimpan di KPKNL Dumai, kemudian dilanjutkan dengan serah terima BKPN dan dokumen barang jaminan  antara KPKNL Dumai dengan penyerah piutang.

Secara simbolis Kepala KPKNL Dumai Amirudin, didampingi oleh Kepala Seksi Piutang Negara Yoyok Santoso menyerahkan 49 BKPN dengan nilai pengembalian sebesar Rp 2,6 Milyar kepada para penyerah piutang PT. BNI (Persero) Cabang Dumai, PT. BNI (Persero) Cabang Selatpanjang, PT. Pelindo Cabang Bengkalis dan dan BPJS Ketenagakerjaan dh. PT. Jamsostek (Persero) Cabang Duri.

Khusus untuk 72 BKPN dengan nilai hutang sebesar Rp 7,8 Milyar yang berasal dari penyerah piutang PT. Bank Mandiri (Persero) RCR Floor Pekanbaru, tahap rekonsiliasi telah selesai dengan hasil clear and clean. Atas hasil rekonsiliasi ini, secepatnya akan dilakukan pengembalian BKPN dari KPKNL Dumai kepada PT. Bank Mandiri (Persero) RCR Medan yang membawahi RCR Floor Pekanbaru. Diharapkan, KPKNL Dumai dapat menjadi pilot project dalam pengembalian BKPN di wilayah RCR Medan. (Team Seksi PN KPKNL Dumai/editor:Melli).