Era digital adalah masa yang penuh tantangan, karena kehidupan masyarakat saat ini telah dipenuhi oleh media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, X, hingga YouTube. Masifnya penggunaan media sosial membuat arah kebijakan publikasi organisasi ikut mengalami perubahan. Edukasi yang awalnya dilakukan dengan metode manual kini berubah menjadi digital dan berkembang melalui media sosial. Media sosial pun menjadi salah satu sarana dalam penyebaran informasi sekaligus branding bagi suatu instansi.

Berdasarkan data statistik jumlah konten yang dipublikasikan oleh KPKNL Dumai, terlihat adanya kenaikan dan penurunan dalam penggunaan media sosial dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 151 konten yang dipublikasikan, kemudian meningkat sekitar 50 konten pada tahun 2023. Peningkatan tersebut semakin pesat pada tahun 2024, dengan jumlah konten yang telah diunggah mencapai 312 konten. Namun demikian, terjadi penurunan jumlah konten pada tahun 2025.

Kenaikan dan penurunan jumlah konten tersebut tidak terlepas dari kebijakan organisasi. Pada tahun 2025, telah ditetapkan pengaturan terkait pengelolaan media sosial melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan DJKN. Adanya pedoman tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan strategi komunikasi melalui media sosial agar dapat berjalan secara lebih optimal dan terukur. Dengan demikian, tidak seluruh kegiatan organisasi harus dipublikasikan melalui media sosial, tetapi perlu disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan strategi komunikasi yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah pengguna media sosial juga semakin meningkat. Di era digital, masyarakat cenderung memilih cara yang mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Kondisi ini kemudian menjadi tantangan baru bagi organisasi dalam menyuguhkan informasi sekaligus membangun branding kantor.

Instansi pemerintah pun berlomba-lomba menyajikan konten edukasi dengan metode yang berbeda dari sebelumnya. Jika pada era sebelumnya informasi mengenai instansi pemerintah cenderung disampaikan secara formal dan kaku, saat ini informasi mulai dikemas dengan gaya yang lebih ringan, menarik, namun tetap tepat sasaran.

Namun demikian, banyaknya konten edukasi yang berseliweran di media sosial belum tentu sebanding dengan engagement dari stakeholder. Semakin banyak konten yang diproduksi juga menghadirkan tantangan lain, yaitu apakah konten yang diberikan benar-benar sesuai dan tepat sasaran atau justru menjadi bagian dari content overload.

Oleh karena itu, dalam memberikan konten kepada stakeholder maupun masyarakat luas diperlukan langkah strategis. Konten yang memiliki substansi berat perlu dikemas seringan mungkin agar informasi dapat lebih mudah diterima dan proses edukasi kepada khalayak dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah: apakah banyaknya konten yang diproduksi sudah sebanding dengan ketercapaian tujuan strategi komunikasi?