Denpasar – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tiga kondisi yang mendasari pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh ekonomi digital dan fintech di Indonesia. Pertama, sekitar 30% GDP adalah ekonomi Indonesia telah berbasis digital dan lebih dari 55% rakyat Indonesia adalah Gen Z dan Millenial yang notabene merupakan digital native. Kedua, penetrasi internet di Indonesia walaupun masih dalam level rendah namun mulai tumbuh 15-20%, yang mana lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pandemi memaksa orang untuk beralih ke ekonomi digital, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Hal ini disampaikannya saat 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022 sebagai rangkaian acara G20 pada Jumat, (11/11) ruang konferensi hotel Padma, Legian, Bali.

 “Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan ekonomi digital dan fintech, pemerintah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi pembiayaan maupun kurikulum studi agar dapat menjadi generasi yang siap menggunakan teknologi dan penyediaan infrastruktur digital yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia,” ungkapnya.

Acara ini mengangkat tema "Moving Forward Together The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability” dengan moderator Kepala Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Patria Sjahrir yang menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti sebagai narasumber.

Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan peran penting fintech dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan tahan banting. “Di Indonesia, peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital sangat besar,” ungkapnya. Berdasarkan data terkini dari google report, lanjutnya, lebih dari 30% GDP Indonesia berbasis keuangan digital. Melihat populasi masyarakat Indonesia sekitar 237 juta jiwa yang mayoritas terdiri dari golongan usia muda, potensi perkembangan teknologi informasi sangat tinggi. Dengan perkembangan teknologi informasi, penetrasi keuangan digital juga tidak hanya di perkotaan, namun juga sampai ke desa-desa dan menyentuh seluruh tatanan masyarakat. Dengan itu, target inklusifitas ekonomi dapat tercapai dengan lebih cepat.

Sedangkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam perkembangan fintech di Indonesia. Pertama, jarak antara inklusi dan literasi keuangan yang menyempit, lebih banyak orang memiliki akses ke jasa keuangan. Indonesia akan lebih membutuhkan solusi yang lebih kreatif, customized, dan dapat dipercaya dari operator jasa keuangan. Kedua, tipe jasa keuangan yang ada menuju solusi yang lebih konvergen: multi apps, super apps, semua solusi keuangan di satu aplikasi. “Diperlukan regulasi dan kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan ini,” ungkapnya. Terakhir, Mahendra menyatakan pentingnya peran regulator dalam menyediakan kepastian hukum dan layanan yang sah agar fintech di Indonesia dapat mengikuti perkembangan.