Optimalisasi pengelolaan Aset Properti eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) terus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menggali potensi pemanfaatan aset lainnya adalah melalui survei dalam rangka analisis Highest and Best Use (HBU) atas Aset Properti Eks PT. PPA berupa tanah di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Menggali Potensi Aset melalui Pendekatan HBU

Highest and Best Use atau penggunaan tertinggi dan terbaik merupakan analisis untuk mengidentifikasi penggunaan suatu properti yang paling optimal dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam konteks penilaian, analisis HBU menjadi salah satu cara untuk melihat apakah penggunaan saat ini telah memberikan manfaat yang optimal atau masih terdapat alternatif penggunaan lain yang lebih produktif.

Dalam pelaksanaannya, setiap alternatif penggunaan diuji melalui empat kriteria utama, yaitu secara fisik memungkinkan, secara legal diperbolehkan, secara finansial layak, dan menghasilkan produktivitas paling optimal.

Survei Lapangan Menjadi Bagian Penting

Tim Penilai KPKNL Bukittingi melakukan survei analisis HBU atas Aset Properti Eks PT PPA di Kota Payakumbuh pada tanggal 7 s.d 8 September 2026 yang di ketuai oleh Bapak Sarip Hasibuan beserta anggotanya yaitu Bapak Rezki Zulhendra dan Bapak Susanto, Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai kondisi objek dan lingkungan di sekitarnya. Pengamatan mencakup lokasi dan aksesibilitas, kondisi fisik tanah, penggunaan lahan sekitar, ketersediaan infrastruktur dan utilitas, perkembangan kawasan, serta aktivitas ekonomi yang berlangsung.

Selain observasi langsung, pengumpulan informasi dapat dilengkapi dengan data pasar dan wawancara dengan pihak yang memahami kondisi properti setempat. Informasi mengenai harga tanah, penawaran dan transaksi, harga sewa, tingkat permintaan, serta perkembangan usaha menjadi bahan penting untuk melihat prospek masing-masing alternatif penggunaan.

Tim Penilai KPKNL Bukittinggi juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh untuk mendapatkan informasi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh, NJOP dari aset tersebut serta aspek legal yang berhubungan dengan kepemilikan BMN tersebut.

Kota Payakumbuh memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa, permukiman, pemerintahan, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat potensi pemanfaatan BMN berupa tanah.

Namun, karakteristik setiap bidang tanah tetap harus dianalisis secara spesifik. Lokasi mikro, akses terhadap jalan utama, luas dan bentuk tanah, lingkungan sekitar, tingkat permintaan, serta ketentuan tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi HBU yang berbeda antara satu objek dengan objek lainnya.

Tata Ruang sebagai Faktor Kunci

Aspek tata ruang menjadi perhatian penting dalam survei HBU karena suatu alternatif penggunaan yang secara ekonomi menarik belum tentu dapat dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Oleh karena itu, verifikasi terhadap ketentuan tata ruang pada lokasi objek dan tanggal penilaian merupakan bagian penting sebelum suatu alternatif dinyatakan layak secara legal.

Dari Hasil Survei Menuju Optimalisasi Aset

Hasil survei analisis HBU dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi proses pengelolaan BMN. Data lapangan yang dipadukan dengan informasi pasar, aspek legal, serta analisis finansial dapat membantu memberikan gambaran mengenai alternatif pemanfaatan yang paling sesuai dengan karakteristik BMN.

Dengan demikian, kegiatan survei HBU tidak hanya berorientasi pada penentuan nilai aset, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan pengelolaan Aset Properti Eks PT PPA agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar.

“Optimalisasi BMN bukan hanya tentang menjaga aset negara, tetapi juga tentang menggali potensi dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.”