Padang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Deputies dan Committee Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Sumatera Barat untuk membahas realisasi kinerja fiskal hingga 28 Februari 2026. Rapat Deputies dilaksanakan pada 13 Maret 2026 secara luring di Kanwil DJPb Sumatera Barat, sedangkan Rapat Committee digelar pada 16 Maret 2026 secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan, antara lain DJPb, DJP, Bea Cukai, DJKN, serta para pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan hasil pemaparan, kinerja APBN di wilayah Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga akhir Februari 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1,37 triliun atau tumbuh 7,62 persen secara tahunan (yoy), sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp6,39 triliun atau meningkat signifikan sebesar 38,16 persen (yoy). Dengan demikian, tercatat defisit regional sebesar Rp5,02 triliun . Di sisi lain, kinerja APBD konsolidasi 20 pemerintah daerah mencatat pendapatan sebesar Rp2,33 triliun dan belanja sebesar Rp1,69 triliun, sehingga masih menghasilkan surplus sebesar Rp638,99 miliar.

Dari sisi penerimaan, kinerja perpajakan menunjukkan pertumbuhan positif dengan realisasi mencapai Rp674,28 miliar hingga Februari 2026, tumbuh 57,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai tercatat sebesar Rp365,2 miliar atau 26,94 persen dari target, namun mengalami kontraksi 29,72 persen (yoy), terutama dipengaruhi penurunan aktivitas ekspor di awal tahun . Adapun kinerja pengelolaan kekayaan negara melalui DJKN juga menunjukkan capaian positif, dengan kontribusi utama berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara serta realisasi pokok lelang sebesar Rp6,46 miliar.

Secara makro, perekonomian Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dampak pascabencana dan keterbatasan akses transportasi yang mempengaruhi distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini turut mendorong inflasi sebesar 4,39 persen (yoy) serta berdampak pada sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi secara umum. Meski demikian, pemerintah optimistis kinerja ekonomi akan terdorong oleh momentum Ramadan dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Melalui forum ALCo ini, diharapkan sinergi antarinstansi di daerah semakin kuat dalam merespons berbagai dinamika ekonomi dan fiskal. Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui kebijakan yang adaptif dan terukur. (hw)