Padang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Deputies dan Committee Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Sumatera Barat untuk membahas realisasi kinerja fiskal dan isu strategis hingga 31 Januari 2026. Rapat Deputies dilaksanakan pada 18 Februari 2026 secara luring di Ruang Biliak Bajaso Kanwil DJPb Sumatera Barat, sedangkan Rapat Committee digelar pada 23 Februari 2026 secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pejabat Kanwil DJPb Sumatera Barat, para Kepala KPPN, serta perwakilan dari Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, KPPBC Teluk Bayur, dan KPKNL Padang.
Berdasarkan hasil pemaparan, hingga 31 Januari 2026 total Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat mencapai Rp617,32 miliar atau tumbuh 1,58 persen secara tahunan (yoy), sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp3,29 triliun atau meningkat 13,19 persen (yoy), sehingga tercatat defisit regional sebesar Rp2,67 triliun. Dari sisi APBD konsolidasi 20 pemerintah daerah, pendapatan daerah tercatat Rp2,35 triliun dan belanja sebesar Rp792,52 miliar, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp1,55 triliun. Secara makro, ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV 2025 tumbuh 1,69 persen (yoy), dengan tingkat inflasi Januari 2026 sebesar 3,92 persen (yoy).
Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan pajak netto hingga Januari 2026 mencapai Rp299,63 miliar dengan pertumbuhan negatif 1,28 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang dipengaruhi peningkatan restitusi. Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp177,84 miliar atau 13,12 persen dari target tahun 2026, meskipun mengalami kontraksi 6,44 persen (yoy), terutama dipengaruhi penurunan Bea Keluar komoditas CPO dan produk turunannya. Di sisi lain, kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menunjukkan realisasi PNBP dari pengelolaan BMN, piutang negara, dan pelayanan lelang yang terus berjalan, dengan capaian pokok lelang sebesar Rp6,45 miliar hingga akhir Januari 2026.
Rapat ALCo juga membahas sejumlah isu strategis di antaranya dukungan terhadap proyek strategis, optimalisasi pemberdayaan BMN dan lelang hak menikmati, serta penilaian BMN dalam mendukung program prioritas pemerintah. Secara umum, kinerja penerimaan negara di regional Sumatera Barat dinilai terakselerasi dengan baik dibandingkan Januari tahun sebelumnya, meskipun terdapat dinamika pada komponen pajak dan bea cukai. Melalui forum ALCo ini, diharapkan sinergi antarinstansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah semakin kuat dalam merumuskan respons kebijakan yang adaptif dan menjaga stabilitas fiskal regional. (hw)
