Saat mendengar istilah “aset negara”, banyak yang mungkin tidak familiar dan langsung membayangkan sesuatu yang rumit, dan terasa not relatable dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, tanpa disadari, kita berinteraksi dengan aset negara hampir setiap hari.

Menariknya, masih ada beberapa anggapan yang sering keliru soal aset negara. Tidak perlu membahas lebih jauh tentang nilai kapital aset negara, ataupun kontribusinya, biar tidak salah paham tulisan ini akan membahas mitos dan fakta tentang aset negara.

Mitos 1: Aset negara itu cuma “diam” dan nggak dipakai

Faktanya tidak sesederhana itu.

Sejak Tahun 2006, seiring dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, lahirlah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mendapat fungsi pengelolaan kekayaan negara. Dengan fungsi tersebut, DJKN c.q KPKNL mendorong optimalisasi pengelolaan aset, baik melalui pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun bentuk optimalisasi lainnya. Jadi, aset tidak dibiarkan “tidur”, tapi diupayakan agar produktif dan memberi nilai tambah.

Mitos 2: Aset negara jauh dari kehidupan kita

Padahal justru sebaliknya.

Aset negara ada di sekitar kita, mulai dari jalan, jembatan, bangunan, hingga fasilitas publik. Peran KPKNL selaku pengelola memastikan aset-aset tersebut dikelola dengan baik dan digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Mitos 3: Semua aset negara sudah pasti optimal

Ini juga belum tentu.

Di sinilah KPKNL berperan, baik dalam mendorong optimalisasi aset maupun melalui kegiatan penilaian. Penilaian adalah kegiatan menentukan nilai wajar dari suatu aset negara untuk kemudian dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan. Di KPKNL, Para Penilai melakukan analisis highest and best use, sehingga potensi suatu aset bisa terlihat lebih jelas . Apakah sudah optimal sesuai prinsip HBU. Hasil analisis tersebut memunculkan peluang untuk meningkatkan manfaat dan bahkan penerimaan negara.

Mitos 4: Mengelola aset itu hal yang sederhana

Nyatanya cukup kompleks.

Dalam satu Nomor Urut Pendaftaran (NUP) aset negara ada banyak proses, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, analisis pemanfaatan sampai dengan memastikan aspel legal hingga administratif terpenuhi.

Kalau melihat ke belakang, Tugas yang mengawali tugas DJKN yaitu Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan masalah BMN, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian

DJKN c.q KPKNL hadir sebagai bagian dari sistem yang memastikan seluruh rangkaian pengelolaan aset negara berjalan sesuai ketentuan, sekaligus tetap efektif dan efisien.

Mitos 5: Lelang aset itu tidak transparan

Justru sebaliknya, prosesnya terbuka.

Salah satu fungsi utama KPKNL adalah pelaksanaan lelang. Proses ini dilakukan secara transparan, terbuka untuk umum, dan mengikuti mekanisme yang jelas. Bahkan, dengan adanya lelang.go.id, seluruh proses lelang dapat diikuti oleh peserta yang berminat walaupun beda kota atau beda pulau. Semua layanan lelang melalui online, sehingga meminimalir kemungkinan adanya “permainan” dalam pelaksanaan lelang. Peserta dapat langsung menawar melalui platform yang disediakan sesuai jadwal yang ditentukan. Pemenang lelang ditentukan langsung dari penawar tertinggi pada saat pelaksanaan lelang.

Penutup

Aset negara bukan sekadar daftar barang milik pemerintah. Di balik itu, ada potensi besar yang terus dikelola agar memberikan manfaat bagi masyarakat. KPKNL dengan peran sebagai pengelola aset, tidak hanya memastikan aset terkelola dengan baik, tetapi juga produktif dan berdampak. Menjadi distinguished asset manager ,merupakan peran yang sudah digaungkan lama oleh DJKN.

Jadi, ketika kita bicara tentang aset negara, sebenarnya kita juga sedang bicara tentang bagaimana negara hadir dan bekerja untuk masyarakat.