Sumbawa – KPKNL Bima terus mengawal proses sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan bersama satuan kerja serta pihak terkait untuk memastikan proses sertipikasi berjalan sesuai tahapan.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di akhir bulan September tersebut, Aditya dan Haykal selaku pegawai KPKNL Bima yang bertugas, melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa serta Pemerintah Desa setempat. Koordinasi mencakup pengecekan kelengkapan dokumen dan informasi mengenai objek tanah yang menjadi target sertipikasi.

Salah satu lokasi yang menjadi bagian dari kegiatan ini berada di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir. Di lokasi tanah yang merupakan saluran irigasi tersebut, tim turun langsung bersama Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa untuk memastikan kondisi serta batas objek tanah yang akan disertipikasi.

“Pensertipikatan BMN bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan objek dan batas tanah di lapangan benar-benar jelas”, ujar Aditya.

Hasil survei menunjukkan bahwa batas-batas objek tanah telah jelas. Pemerintah Desa kemudian menerbitkan sporadik sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pensertipikatan BMN. Sertipikasi BMN berupa tanah menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan aset negara, sekaligus mendukung tertib administrasi dan pengamanan BMN.

Dengan terpenuhinya tahapan tersebut, proses pensertipikatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. KPKNL Bima akan terus melakukan monitoring terhadap progres penyelesaian sertipikat bersama pihak terkait.

(Ridwan/Aditya)