Bima – KPKNL Bima kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui partisipasi aktif pada Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara secara daring melalui Microsoft Teams, Selasa (30/6). Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan.

Forum tersebut dieselenggaraka  oleh Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, KPKNL Denpasar, KPKNL Mataram, dan KPKNL Bima, serta dihadiri oleh berbagai mitra strategis dari pemerintah daerah, perbankan, akademisi, media, pejabat lelang, hingga pengguna layanan. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing satuan kerja memaparkan layanan, fasilitas, serta inovasi yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mewakili KPKNL Bima, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Ulin Nuha, menyampaikan bahwa KPKNL Bima sebagai unit pelayanan DJKN yang membawahi wilayah Pulau Sumbawa terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi seluruh pengguna layanan.

"KPKNL Bima berkomitmen memberikan pelayanan prima dan terus meningkatkan kepuasan pengguna layanan, baik satuan kerja, mitra perbankan, maupun pemerintah daerah. Sinergi internal yang terus dibangun diharapkan mampu menghasilkan pelayanan yang semakin optimal. Kami juga menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi serta nilai-nilai Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan yang semakin baik kepada para mitra kerja," ujar Ulin Nuha.

Selain memaparkan fasilitas pelayanan yang tersedia untuk menunjang kenyamanan pengguna layanan, KPKNL Bima juga memperkenalkan sejumlah percepatan layanan. Beberapa di antaranya meliputi percepatan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan menjadi same day untuk persyaratan tertentu, percepatan penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) menjadi same day, pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL) pada hari yang sama, pelayanan pemberian kutipan risalah lelang same day, serta percepatan penetapan jadwal lelang dari dua hari kerja menjadi satu hari kerja.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta memberikan masukan terkait peningkatan publikasi layanan, penguatan literasi masyarakat mengenai lelang dan pengelolaan aset, serta pengembangan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan media massa. Menanggapi hal tersebut, KPKNL Bima menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan berbagai pihak.

"Kolaborasi eksternal akan terus kami tingkatkan, termasuk melalui program Kemenkeu Satu. KPKNL Bima juga terbuka untuk bekerja sama dalam kegiatan studi, penelitian, maupun berbagai kegiatan edukatif," tegas Ulin Nuha.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPKNL Bima berharap masukan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Ridwan)