Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran dengan meraih penghargaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  dengan capaian nilai sempurna 100. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan Stakeholders Day Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan KPPN Bima Award Ceremony serta Press Conference Kinerja APBN Periode Januari 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (26/2) di Aula KPPN Bima tersebut dihadiri oleh berbagai satuan kerja mitra KPPN Bima. Dalam kegiatan tersebut, KPKNL Bima diwakili oleh Kepala Subbagian Umum, Mochamad Salahuddin.

Pada awal kegiatan, Kepala KPPN Bima, Ahmad Yusuf menyampaikan paparan mengenai kinerja APBN periode Januari 2026 sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja atas capaian pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas pengelolaan anggaran sejak awal Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan APBN dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, perwakilan dari Bidang PPA I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan pemaparan terkait kebijakan serta langkah strategis pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Dalam sesi tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyesuaian dalam indikator penilaian IKPA Tahun Anggaran 2026 sehingga setiap satuan kerja diharapkan mampu beradaptasi dan tetap menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Sebagai bagian dari agenda utama kegiatan, KPPN Bima turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, KPKNL Bima berhasil meraih dua penghargaan, yaitu dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPPN Bima atas Capaian IKPA 100 (Sempurna) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen KPKNL Bima dalam mengelola anggaran secara optimal, akuntabel, dan tepat waktu serta diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah serta tata kelola keuangan negara yang baik.

(ridwan)