Kabupaten Bima, 23 Februari 2026 — Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, Benediktus Margiadi, laksanakan koordinasi dan asistensi pengelolaan BMN dengan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bima, yang meliputi rapat koordinasi, asistensi pelaksanaan penilaian kendaraan yang akan dijual, serta peninjauan lapangan terhadap aset berupa bangunan gudang yang direncanakan untuk dijual dan dihapuskan.

Pada kegiatan tersebut Benediktus Margiadi didampingi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Ida Kade Sukesa, dan Analis Pengelolaan BMN KPKNL Bima M. Fikri Haykal. Sementara itu dari KPU Kabupaten Bima, Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Ilham, didampingi oleh seluruh staf yang ada di KPU Kabupaten Bima. Menurut Ilham pihaknya menghadirkan seluruh pegawai, agar para pegawai memahami tata kelola BMN dengan baik.

Kegiatan pertama yaitu rapat koordinasi pengelolaan BMN yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bima. Rapat diawali dengan sambutan dari Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Ilham. Dalam sambutannya Ilham menyampaikan perlunya dukungan BMN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Menurutnya ketika tahapan pelaksanaan pemilu dilakukan, dibutuhkan ruangan yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah persiapan seperti pengosongan ruangan melalui penjualan/penghapusan barang-barang yang tidak dapat digunakan lagi dan memenuhi ruangan.

Selain itu Ilham menyampaikan bahwa terdapat dua unit kendaraan dalam kondisi rusak berat yang direncanakan untuk dijual. Lebih lanjut pihaknya juga berencana untuk melakukan penghapusan atas gudang dalam kondisi rusak berat yang berdiri di tanah milk Pemerintah Kabupaten Bima, yang mana Pemkab Bima merencanakan untuk menggunakan kembali lahan itu dan tidak bersedia menerima hibah bangunan. Menurut Ilham, pihaknya membutuhkan pendampingan pelaksanaan penilaian kendaraan dan bantuan pelaksanaan penghapusan gudang tersebut.

Selanjutnya, Benediktus Margiadi memperkenalkan tugas dan fungsi KPKNL di bidang pengelolaan BMN, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Beni menegaskan bahwa pihaknya senantiasa akan mendukung Satuan Kerja jika membutuhkan keempat layanan tersebut, termasuk melakukan percepatan jika diperlukan, tentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Mengenai permasalahan tata kelola BMN Benediktus Margiadi menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh dan memberi kesempatan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Ida Kade Sukesa untuk menyampaikan jawaban serta bantuan yang dibutuhkan.

Pada kesempatannya Ida Kade Sukesa menyampaikan prinsip-prinsip pengelolaan BMN termasuk daur hidup aset. Selanjutnya terkait permasalahan pada KPU Kabupaten Bima pihaknya akan mengasistensi pelaksanaan penilaian, dan terkait dengan penghapusan bangunan gudang, prosesnya dilakukan dengan prosedur penghapusan sebab lain karena bangunan berdiri di tanah pihak lain. Sukesa juga menyampaikan komitmennya untuk membantu percepatan penyelesaian kedua permasalahan tersebut dan akan melakukan pendampingan pada seluruh tahapan yang diperlukan.

Selain itu Sukesa juga menyampaikan evaluasi atas kinerja pengelolaan BMN pada KPU Kabupaten Bima. Secara umum, menurutnya, kinerja pengelolaan KPU Kabupaten Bima sudah baik. Sukesa juga menyampaikan dalam hal terdapat aset yang sudah rusak dan tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar segera dilakukan penjualan/penghapusan. “Semakin cepat barang rusak berat dijual/dihapuskan, semakin optimal nilainya,” ujarnya.

Setelah kegiatan rapat koordinasi, Tim KPKNL dengan didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Bima Ilham dan jajaran meninjau aset berupa kendaraan yang rusak berat, dan gudang yang direncanakan untuk dihapuskan, berlokasi di Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

KPKNL Amplifikasi Island of Integrity

Dalam rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Bima, selain menyampaikan hal-hal terkait tugas dan fungsi, Benediktus Margiadi juga menyampaikan bahwa KPKNL Bima telah berstatus Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).

Dalam hal ini, Beni menekankan dua hal, pertama bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KPKNL kepada Satuan Kerja adalah gratis, sehingga Beni meminta agar pihak KPU Kabupaten Bima tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun pada petugas KPKNL Bima. Selanjutnya yang kedua, KPKNL Bima siap membantu KPU Kabupaten Bima untuk meraih predikat ZI Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (ZI WBK).

Pada kesempatan tersebut Beni juga mengelaborasi konsep island of integrity, yang mana, menurutnya KPKNL Bima berkewajiban untuk mengamplifikasi konsep ini ke seluruh pemangku kepentingan, sehingga terbentuk island of integrity yang baru.

 (Sukesa/Haykal)