KPKNL Bima Bersama Pemerintah Kota Bima Bersinergi Selenggarakan Koordinasi Pengamanan Aset Daerah

Kota Bima – Satuan Tugas Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Bima (Satgas Pengamanan BMD) yang terdiri dari Pemerintah Kota Bima, KPKNL Bima, Kejaksaan Negeri Bima, Polres Bima, serta Kantor Pertanahan Kota Bima melaksanakan rapat koordinasi pada Rabu, 7 Januari 2026, bertempat di Aula KPKNL Bima. Kegiatan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tata kelola BMD pada Pemerintah Kota Bima itu juga dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima.

Rapat tersebut merupakan bagian dari kegiatan berkelanjutan dari Tim Lintas Sektor yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima untuk membahas permasalahan aset milik Pemerintah Kota Bima di wilayah Amahami yang saat ini dikuasai oleh pihak lain. Lokasi dimaksud direncanakan digunakan sebagai kolam retensi melalui Proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat Kota Bima.

Pada kesempatannya, di sela-sela menyampaikan paparannya, Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E. menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPKNL Bima yang telah turut berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan aset daerah termasuk dalam memberikan saran dan memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi tersebut.  Lebih lanjut Muhammad Fakhrunraji menyampaikan harapannya agar kiranya dapat dihasilkan solusi yang efektif pada kegiatan rapat kali ini.

Selanjutnya Kepala KPKNL Bima, Dr. Benediktus Margiadi, S.E., M.Si. menyampaikan saran terkait dengan pengamanan aset dimaksud dari sisi administrasi, fisik dan hukum, seperti permintaan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kota Bima untuk menghindari transaksi jual beli atas aset dimaksud oleh pihak lain, pemasangan plang sebagai bentuk pengamanan fisik atas tanah, dan penyusunan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif termasuk adanya target waktu. Pria yang akrab disapa Beni tersebut juga menambahkan perlunya membuat profil aset bermasalah yang ada di Pemerintah Kota Bima sehingga penyelesaian seluruh permasalahan aset dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada kesempatan tersebut para peserta lain juga menyampaikan pendapat dan sarannya dalam rangka penyelesaian permasalahan aset dimaksud.

Mengakhiri kegiatan Muhammad Fakhrunraji menyampaikan kesimpulan rumusan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mengamankan aset pemerintah baik dari sisi administrasi, fisik, maupun langkah-langkah hukum dengan target waktu yang jelas.

Pengelolaan BMN dan BMD harus sinergis untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam kesempatan terpisah, ketika diwawancara Tim Humas KPKNL Bima, Benediktus Margiadi menyampaikan bahwa keterlibatan KPKNL dalam Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kota Bima bermakna dua hal.

Pertama, menurutnya ini bentuk kepedulian KPKNL terhadap perbaikan tata kelola aset daerah. “Kita tidak hanya membantu pelaksanaan penilaian, lelang, dan pengurusan piutang saja, tetapi juga dapat menjadi advisor dalam pengelolaan aset daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut Beni menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka kepada semua Pemerintah Daerah di Pulau Sumbawa apabila membutuhkan bantuan KPKNL Bima dalam pengelolaan aset daerah, dan KPKNL Bima sendiri telah melakukan hal serupa dengan pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya yang kedua, menurut Beni ini merupakan bagian dari bentuk pengelolaan aset masa depan. BMN dan BMD menurutnya memiliki tujuan yang sama yaitu digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, sinergi tata kelola BMN dan BMD yang baik, tentunya akan mengarah pada terciptanya manfaat yang paling optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

(Ridwan/Sukesa)