Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
KPKNL Bima > Berita
Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Badas
Ricky Septihara
Selasa, 08 Juni 2021   |   467 kali

Kamis (03/06) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima melaksanakan survei lapangan dalam rangka kegiatan penilaian Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan guna memperoleh nilai wajar atas sewa BMN pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dilakukan selama 4 hari dari hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan Minggu tanggal 06 Juni 2021.

Kegiatan ini dilakukan didasari adanya arahan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi agar pengelolaan empat dermaga di Pelabuhan Badas yang berada di Kota Sumbawa Besar, Provinsi NTB tersebut disatukan yaitu dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Indonesia (pelindo) III untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karena selama ini Keberadaan empat dermaga di Pelabuhan Badas tersebut dimiliki oleh 2 pihak, yaitu 3 dermaga milik negara cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas dan 1 dermaga milik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Indonesia (pelindo) III persero hal ini menyebabkan adanya rivalitas harga.

Tim Penilai KPKNL Bima diketuai langsung oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Madya, Budi Purnomo dengan anggotanya Samba Habib Hauri dan Putu Nayaka Rahadita Diana, didampingi oleh pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas. Obyek penilaian berupa tiga dermaga dengan total luas berkisar 2.465 meter persegi, tanah reklamasi seluas 11.750 meter persegi dan 1 gudang tertutup seluas 800 meter persegi yang terletak di Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Saat ini lokasi obyek penilaian digunakan untuk bongkar muat. Survei lapangan dilakukan untuk meneliti kesesuaian kondisi fisik dengan data yang telah disampaikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas yang nantinya digunakan KPKNL Bima dalam mengkaji kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas, Amir Pangi berharap dengan adanya penilaian ini dapat ditemukan harga yang cocok sehingga dapat segera terlaksanakan pengelolaan Pelabuhan Badas yang produktif dan efisien.

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini