Biak Numfor, 7 Agustus 2026 – Dalam rangka memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi dan mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), KPKNL Biak melaksanakan kegiatan Sharing Knowledge Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Biak Numfor pada Jumat (07/08). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Terbuka BPS Kabupaten Biak Numfor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Biak, Dyuwaraninda Rachardono, didampingi Agen Perubahan KPKNL Biak. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Biak, jajaran pegawai BPS Kabupaten Biak Numfor, serta para pegawai dari instansi terkait. 

Dalam sambutannya, Dyuwaraninda Rachardono menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar upaya untuk memperoleh predikat WBK atau WBBM, melainkan merupakan proses membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif seluruh pegawai menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

Kegiatan sharing knowledge ini merupakan salah satu bentuk komitmen KPKNL Biak dalam mendukung pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di wilayah kerjanya yang sedang berproses menuju predikat ZI-WBK. Melalui kegiatan tersebut, KPKNL Biak berbagi pengalaman, strategi, serta praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan dalam pembangunan Zona Integritas hingga berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selain berbagi pengalaman pembangunan Zona Integritas, Dyuwaraninda Rachardono juga menyampaikan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh pegawai BPS Kabupaten Biak Numfor untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, menolak segala bentuk gratifikasi, serta berani melaporkan setiap indikasi penyimpangan melalui mekanisme yang telah disediakan. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Melalui kegiatan ini, KPKNL Biak juga mengajak BPS Kabupaten Biak Numfor untuk turut mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang sedang dijalankan KPKNL Biak. Dukungan dan sinergi antarinstansi pemerintah diharapkan dapat memperkuat ekosistem integritas, sehingga tercipta birokrasi yang semakin profesional, bersih, dan melayani masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman. Kehadiran Kepala KPP Pratama Biak semakin memperkuat sinergi antarsatuan kerja Kementerian Keuangan dalam mendorong pembangunan Zona Integritas, penguatan budaya antikorupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Biak Numfor. Berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta menunjukkan semangat bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.