Kemajuan teknologi telah menjadi faktor determinan dalam mengubah pola persebaran penduduk. Perkembangan infrastruktur pendukung seperti sistem transportasi, komunikasi, dan sektor industri telah memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan tempat tinggal dan pola kehidupannya.

Di era digital saat ini, batas geografis menjadi semakin kabur. Akses transportasi antarpulau dan komunikasi jarak jauh telah menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau. Salah satu implikasi nyata dari transformasi ini adalah munculnya tren kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH), yang memungkinkan individu menjalankan pekerjaan dari tempat tinggalnya tanpa harus berada di lingkungan perkantoran. Fenomena ini berpotensi mengubah kecenderungan masyarakat yang sebelumnya bermigrasi ke wilayah perkotaan untuk bekerja, menjadi lebih terbuka terhadap tinggal di daerah perdesaan. Namun demikian, keberadaan WFH belum dapat sepenuhnya menghambat laju urbanisasi.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 6 Mei 2024 dengan judul Dinamika Konsumsi Lahan Wilayah Urban di Indonesia, diproyeksikan bahwa pada tahun 2025 sekitar 60% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah urban. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 63,4% pada 2030 dan 66,6% pada 2035. Proyeksi ini menunjukkan bahwa urbanisasi akan terus mengalami peningkatan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi. Meskipun data hanya berdasarkan penelitian di Indonesia, kecenderungan serupa juga dapat diamati di berbagai negara maju. Di negara-negara tersebut, sektor-sektor yang berkaitan dengan hiburan dan layanan profesional yang bergantung pada infrastruktur modern menjadi semakin dominan, mendorong konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan.

Percepatan urbanisasi berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi penduduk di kota-kota besar, karena wilayah tersebut menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas, akses pendidikan yang lebih baik, serta fasilitas publik yang lebih lengkap. Namun, tanpa perencanaan tata ruang yang matang, pertumbuhan ini berisiko menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, diperlukan strategi pembangunan kota-kota sekunder di wilayah perdesaan sebagai upaya untuk mendorong distribusi populasi yang lebih seimbang.

Pendekatan kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan komunitas lokal diperlukan dalam menyusun solusi jangka panjang terhadap tantangan urbanisasi. Inovasi dalam perencanaan kota cerdas (Smart City), integrasi teknologi hijau (Green City), serta penguatan tata kelola perkotaan yang inklusif menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. APBN juga memiliki peran kunci dalam hal tersebut, salah satu manfaat APBN yang dapat dirasakan langsung adalah dalam bentuk aset negara. Pemerintah menyediakan aset negara berupa sarana dan prasarana di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi hasil riset dan inovasi, dan sebagainya) untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak hanya menjadi pendorong migrasi ke kota, tetapi juga instrumen untuk menata keseimbangan demografis secara lebih adil dan berkelanjutan.

Penulis : Nicholas R.S - Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi