Bengkulu – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi (monev) keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada Kamis, 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat KPKNL Bengkulu dan dihadiri langsung oleh Kepala KPKNL Bengkulu, Bagus Kurniawan, beserta para pengungkit keberlanjutan ZI-WBK.

Rapat monev ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan implementasi pembangunan ZI-WBK tetap berjalan optimal, konsisten, dan berkesinambungan di lingkungan KPKNL Bengkulu. Dalam arahannya, Kepala KPKNL Bengkulu menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa keberlanjutan ZI-WBK tidak hanya sebatas pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga harus tercermin dalam budaya kerja sehari-hari. “Zona Integritas harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga reformasi birokrasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing pengungkit memaparkan perkembangan pelaksanaan program kerja pada area perubahan ZI-WBK, termasuk capaian, kendala, serta rencana tindak lanjut. Diskusi juga difokuskan pada penguatan strategi untuk mempertahankan predikat WBK serta meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, forum ini menjadi sarana evaluasi bersama terhadap efektivitas inovasi layanan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi seluruh pegawai dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan KPKNL Bengkulu dapat terus menjaga konsistensi pelaksanaan ZI-WBK, sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada pelayanan prima dan kepuasan masyarakat.

KPKNL Bengkulu berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antarunit kerja serta menjaga integritas sebagai bentuk nyata dukungan terhadap reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. (isy)