Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Press Release APBN Kito Bengkulu s.d. 31 Desember 2025 pada 15 Januari 2026, bertempat di Kanwil DJPb Bengkulu. Kegiatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana.

Press release ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja fiskal pemerintah di Provinsi Bengkulu sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN kepada publik. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Kemenkeu Satu Provinsi Bengkulu.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada kesempatan ini diwakili oleh Odyses Medwan Sinurat, yang memaparkan kinerja pengelolaan kekayaan negara dan piutang negara di wilayah Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun 2025.

Dalam paparannya disampaikan bahwa data Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola melalui KPKNL Bengkulu per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 1.166.505 unit BMN dengan nilai perolehan mencapai Rp29,67 triliun. Data tersebut menunjukkan besarnya aset negara yang dikelola serta pentingnya peran DJKN dalam memastikan pengelolaan BMN dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Seiring dengan adanya penataan organisasi dan likuidasi pada beberapa kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah satuan kerja yang dilayani KPKNL Bengkulu mengalami peningkatan dari 418 satuan kerja menjadi 483 satuan kerja.

Selain itu, DJKN juga menyampaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 yang bersumber dari pengelolaan BMN, lelang, dan piutang negara, serta kinerja pemindahtanganan aset Pemerintah Daerah yang turut berkontribusi dalam optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan daerah.

Melalui kegiatan Press Release APBN Kito ini, Kementerian Keuangan berharap masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja APBN di daerah serta semakin memahami peran APBN sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan. (isy)