Banjarmasin (Kamis, 24 Juli 2025)  – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, KPKNL Palangkaraya, dan KPKNL Pangkalan Bun, hari ini sukses menyelenggarakan Webinar "Lelang Tuntas, Layanan Berintegritas". Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid bertempat di Aula Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan disiarkan melalui Microsoft Teams Meeting dari pukul 09.00 hingga 12.15 WITA dan turut dihadiri secara langsung oleh Kepala KPKNL Banjarmasin, Fatchur Berlianto.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah serta KPKNL di wilayah kerjanya dalam upaya membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai berbagai aspek krusial dalam layanan lelang sekaligus mengevaluasi layanan yang telah diberikan. Acara ini secara khusus mengupas tuntas tiga isu utama yang saling berkaitan erat dengan transparansi, kepastian hukum, dan integritas dalam proses lelang.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, menyampaikan tujuan diselenggarakan acara ini adalah sebagai bagian dari upaya kolaborasi dan sinergi antar unit kerja baik di DJKN, Kementerian Keuangan, antar Kementerian/Lembaga, maupun dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Banjarmasin. “Berbagai masukan dari Bapak/Ibu yang menjadi mitra kami dan dari para pemangku kepentingan akan sangat membantu kami dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan kami kedepannya” ujar Tetik. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Antonius Arie Wibowo, memaparkan bahwa nilai survei kepuasan masyarakat secara keseluruhan memperoleh Mutu Pelayanan dengan Kategori A yang berarti kinerja unit pelayanan dinilai Sangat Baik. Harapannya, para mitra kerja dan pengguna layanan tetap dapat memberikan masukan penilaian yang jujur dan objektif demi perbaikan yang berkelanjutan. 

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Lelang Ditjen Kekayaan Negara, Tavianto Noegroho, menyoroti bagaimana lelang telah bertransformasi menjadi alternatif jual-beli yang terpercaya dengan kepastian hukum yang dijamin. “Kami telah melakukan transformasi bisnis lelang dengan aplikasi (digitalisasi) untuk meningkatkan kapabilitas sekaligus menjaga akuntabilitas pelayanan lelang.” ujar Tavianto. Dijelaskan pula bahwa lelang tidak melulu tentang jual-beli yang berimplikasi pada pengalihan kepemilikan barang yang dilelang. Lebih jauh lagi, DJKN telah meluncurkan layanan Lelang Hak Menikmati. “Kami juga memiliki layanan lelang hak menikmati, yaitu pihak lain dapat menyewa suatu aset tanpa pengalihan kepemilikan, misalnya untuk pengelolaan lahan parkir.” Sebagai penutup, beliau menyampaikan kepada seluruh hadirin untuk tidak ragu memberikan testimoni dan masukan konstruktif terkait proses bisnis lelang maupun seputar layanan DJKN pada umumnya.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Langlang Tresna Permagati, memaparkan materi penting terkait "Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Implikasinya terhadap Lelang Sukarela dan Permasalahan terkait Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)". Paparan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru yang sangat berpengaruh terhadap proses lelang dan hak kepemilikan. Dalam konteks objek yang dilelang berupa tanah, maka disyaratkan dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). “SKPT diperuntukkan untuk memastikan hak dan letak suatu tanah”. Output dari proses lelang berupa dokumen risalah lelang yang menjadi dasar pengalihan kepemilikan tanah kepada pemenang lelang. Harapan kedepan adalah terdapat integrasi sistem antara output risalah lelang dengan proses pendaftaran peralihan hak sehingga dapat diselesaikan lebih cepat.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan pembahasan "Peran Regulasi Lelang dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan Lelang" oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Marhaeni Rumiasih. Materi ini menekankan urgensi kerangka hukum yang kokoh sebagai pondasi untuk menjamin setiap pelaksanaan lelang berjalan adil dan memiliki kepastian. Menanggapi harapan dari Kantor Pertanahan, terkait integrasi data bahwa secara hukum sudah terdapat payungnya melalui MoU (nota kesepahaman) yang telah disepakati di level kementerian. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian dan tindak lanjut secara teknis bagaimana aplikasi dapat mewujudkan integrasi tersebut. Lebih lanjut, salah satu yang menjadi sorotan adalah tantangan ke depan bagaimana proses bisnis lelang dapat go international sebagai model yang established. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara para undangan dengan para narasumber.

Melengkapi rangkaian paparan, Wakil Walikota Banjarmasin, Hj. Ananda, berbagi pandangan tentang "Menjadi Pejabat Lelang yang Bisa Dipercaya dan Diandalkan". Diskusi ini menyoroti pentingnya profesionalisme dan integritas tinggi bagi para pejabat lelang dalam memberikan layanan publik yang akuntabel dan terpercaya. “Kepercayaan dibentuk oleh tiga hal yang harus kita tingkatkan: kompetensi, integritas, dan intimasi (melayani dengan hati), dan satu hal yang harus kita kendalikan: self interest (musuh dalam diri). Menutup paparan, beliau menyampaikan pesan bahwa kepercayaan adalah satu-satunya hal yang dibangun dalam waktu lama tetapi bisa runtuh dalam hitungan detik.

Acara kemudian ditutup dengan penganugerahan penghargaan untuk seluruh mitra kerja terbaik pada kategori jumlah pokok lelang, lot lelang, efektivitas lelang, sinergi dan kontribusi terbaik, serta pejabat lelang dengan kinerja terbaik. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat peningkatan potensi kinerja lelang serta mempererat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh mitra kerja pada perhelatan proses bisnis lelang.