Bandung — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan penyerahan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang berada di lingkungan Satuan Kerja Pusat Survei Geologi untuk ditindaklanjuti pengelolaannya. Usulan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang tata cara pengelolaan BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Aset tersebut terindikasi sebagai BMN dalam kondisi idle, yakni tidak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional maupun fungsi instansi terkait. Berdasarkan hasil evaluasi internal, tanah tersebut saat ini tidak digunakan oleh Kementerian ESDM dan juga tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, langkah penyerahan kepada Pengelola Barang dinilai sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara agar lebih produktif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari proses tindak lanjut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) turut melakukan survei lapangan guna memverifikasi kondisi fisik, status, serta potensi pemanfaatan aset tersebut. Hasil survei ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memastikan bahwa BMN yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.