Bandung – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional untuk inventarisasi potensi lahan dan perumahan. Rapat ini melibatkan jajaran perwakilan KPKNL, perwakilan Kementerian ATR/BPN, serta pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada tanggal 3 - 4 Juli 2025.

Acara tersebut diadakan sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, dengan strategi utama memanfaatkan lahan negara/BMN/BMD idle dan tanah telantar di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Prioritas kegiatan ini untuk mengidentifikasi status dan potensi lahan BMN/BMD idle dan tanah telantar, termasuk aset BUMN, Kejaksaan, dan hasil sitaan, serta memverifikasinya bersama Kementerian ATR/BPN dan Kantor KPKNL untuk memanfaatkan tanah-tanah yang berpotensi siap bangun . 

Selain itu juga untuk melakukan pemetaan hukum dan tata ruang, guna memastikan lahan layak dibangun dan memenuhi kriteria teknis seperti aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, dan tingkat risiko (banjir, gempa) di kawasan perkotaan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dalam rakor KPKNL Bandung sendiri mempresentasikan data BMN/lahan idle dan tanah telantar yang sebelumnya telah dilakukan survey lapangan oleh tim dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Bandung.

Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses inventarisasi, legalisasi, serta persiapan lelang atau alokasi lahan untuk pembangunan perumahan rakyat, sejalan dengan target Kementerian PKP untuk mengakselerasi Program 3 Juta Rumah.