Banda Aceh - Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, Meynar Dwi Anggraeny, menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Fungsi Logistik Polda Aceh dengan tema “Menuju Era Baru Logistik Polri: Adaptif, Prediktif, Efisien, Modern, Berkelanjutan dan Akuntabel" bertempat di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh pada Senin, 12 Oktober 2026. 

Dalam materinya, Meynar menekankan pentingnya kelengkapan dan keakuratan data BMN, khususnya aset tanah dan bangunan. Kelengkapan informasi berupa foto, koordinat, serta dokumen pendukung aset menjadi hal penting untuk memastikan data yang tercatat dalam sistem dapat dipertanggungjawabkan. Penatausahaan yang tertib juga mendukung pengamanan aset negara, baik dari sisi administrasi maupun legalitas kepemilikan.

Dalan penggunaan BMN, setiap aset perlu memiliki kejelasan status penggunaan agar pemanfaatannya selaras dengan tugas dan fungsi instansi. Aset yang belum digunakan secara optimal juga dapat dimanfaatkan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan, seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, serta bentuk pemanfaatan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penggunaan aset negara secara lebih optimal dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

Pengelolaan BMN juga mencakup proses penghapusan dan pemusnahan terhadap aset sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya perlu didukung kelengkapan dokumen serta mengikuti prosedur yang tepat, termasuk dalam hal penjualan aset. Dengan demikian, setiap tahapan pengelolaan dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, KPKNL Banda Aceh terus memperkuat koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Polda Aceh untuk mendorong pengelolaan BMN yang tertib administrasi, optimal, dan akuntabel. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengamankan kekayaan negara.

Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman satuan kerja di lingkungan Polda Aceh mengenai tata kelola aset negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.