Banda Aceh – KPKNL Banda Aceh menerima kunjungan studi banding Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Rabu (15/05). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka benchmarking kesuksesan KPKNL Banda Aceh yang telah terlebih dahulu memperoleh predikat ZI WBK/WBBM pada tahun 2014, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menerapkan strategi terbaik untuk membangun Zona Integritas pada unit kerjanya.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat KPKNL Banda Aceh ini dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi BMN pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Dedy Bagus Prakasa, beserta jajaran. Pada sambutannya, Dedy menyampaikan apresiasi atas kesediaan KPKNL Banda Aceh menerima kunjungan, serta harapannya agar praktik dan komitmen dari KPKNL Banda Aceh dalam meraih dan menjaga keberlangsungan ZI WBK/WBBM dapat menjadi inspirasi pembangunan ZI di lingkungan DPR RI.

Pemaparan materi dan sharing session pembangunan dan keberlanjutan ZI-WBK/WBBM disampaikan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Banda Aceh, Fajar Agung Budiyanto, yang pada kesempatan ini mewakili Kepala KPKNL Banda Aceh, Istina Setya Lestari, yang berhalangan hadir. Fajar menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ZI WBK/WBBM di KPKNL Banda Aceh tidak lepas dari sinergi antarpegawai, intimasi dengan stakeholders, penajaman proses bisnis, pengelolaan inovasi, serta dokumentasi yang tertib dan konsisten.

Fajar juga menekankan pentingnya keterlibatan pimpinan dalam meningkatkan awareness agar seluruh pegawai terlibat aktif dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM. “Pimpinan unit kerja perlu menunjukkan komitmen dengan terlibat dalam setiap kegiatan, dimulai dari pencanangan ZI WBK/WBBM hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selain itu, penting bagi pimpinan untuk mengedepankan prinsip knowing your employee serta menjadi role model dalam pembangunan budaya integritas,” ungkapnya lebih lanjut.

Peserta studi banding selanjutnya mengajukan berbagai pertanyaan terkait keberlanjutan Pembangunan WBK/WBBM dan penanganan pengaduan layanan. Pejabat dan pegawai KPKNL Banda Aceh yang hadir turut memberikan tanggapan dan membagikan pengalaman dalam perjalanan mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM sejak tahun 2014 hingga saat ini, sehingga diskusi berjalan interaktif. Pada akhir acara, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan piagam penghargaan kepada KPKNL Banda Aceh sebagai bentuk apresiasi atas asistensi yang diberikan.

Studi banding ini diharapkan menjadi bekal positif bagi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam membangun Zona Integritas yang kokoh, serta menjadi pengingat bagi KPKNL Banda Aceh untuk terus menegaskan komitmen dalam mendukung Pembangunan ZI WBK/WBBM pada mitra kerja.