Butuh Keringanan utang? Crash Program Solusinya

Pada tahun 2021 disaat pandemic Covid-19 pemerintah memberikan solusi pemulihan perekonomian nasional salah satunya dengan keringanan utang. Keringanan Utang adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya. Pada tahun 2022 capaian piutang negara lunas dengan menggunakan program keringanan utang adalah sebanyak 2.327 BKPN, meningkat 1.56% dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu sebanyak 1.491 BKPN.

Latar belakang diperpanjangnya program keringanan utang pada tahun 2023 untuk mempercepat proses penyelesaian BKPN yang ada dalam pengurusan PUPN, dan meningkatkan penurunan outstanding piutang negara dan Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), Melaksanakan Pasal 44 ayat (2) UU 28 Tahun 2022 Tentang APBN T.A 2023, serta Memperkuat partisipasi penyerah piutang diharapkan dapat membangun kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi dan lembaga.

Apa yang anda ketahui  tentang Crash Program? Crash Program adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penanggung Utang. Kementerian keuangan menerbitkan kebijakan baru tentang mekanisme penyelesaian utang yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu mekanisme crash program.

Prinsip Dasar Crash Program

·      Hanya diberikan pada Obyek Crash Program

·      Jelas komposisi pokok bunga denda/ongkos

·       Pembedaan tarif yang disertai barang jaminan beurpa tanah /bangunan, dengan yang baik

·      Dalam hal valas, pakai kurs tengah BI pada tanggal surat persetujuan

·      Penanggung hutang yang sudah melunasi seluruh hutangnya  pokok s.d 31 Desember 2023 dapat diberikan keringanan seluruh BDO

·      Terdapat BKPN yang dilakukan Pengkhususan (Refocusing)

Beberapa perubahan pada program keringanan utang tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

     ·         Ruang lingkup objek keringanan utang, pada tahun 2022 objek keringanan utang  adalah piutang pemerintah pusat, UMKM, KPR-RS/RSS,  dengan nilai piutang s.d. Rp1 Miliar, pada tahun 2023 objek keringanan utang adalah piutang pemerintah pusat/daerah dengan nilai piutang s.d. Rp 2 Miliar.

    ·      Syarat dokumen pendukung, dalam permohonan keringanan utang, salah satu syarat yang wajib diserahkan penanggung utang adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa/kantor kecamatan/ dinas pemerintah daerah atau instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan, pada tahun 2023 surat keterangan tersebut juga dapat diperoleh dari penyerah piutang, sehingga tidak lagi terbatas pada pejabat pemerintah daerah/ instansi  tertentu.

    ·         BKPN yang dikecualikan dalam pemberian keringanan utang, pada tahun 2022 kategori piutang yang dikecualikan ada dua yaitu Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), dan Piutang Negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, bank garansi dan/ atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya, pada tahun 2023 terdapat penambahan pada kategori tersebut yaitu Piutang Negara yang sedang dalam proses perkara di lembaga peradilan umum maupun tata usaha negara di semua tingkatan.

Siapa saja yang dapat mengikuti Program Keringanan Utang (Crash Program) ?

Crash Program ini dapat diikuti oleh Perorangan atau Badan Hukum atau Badan Usaha dengan sisa kewajiban sampai hingga Rp 2 Miliar, Penanggung Utang Khusus seperti Piutang yang berasal dari rumah sakit, SPP pelajar dan Mahasiswa Universitas, dan Piutang Negara hingga Rp 8.000.000. Crash Program tidak dapat diberikan terhadap Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks Bank dalam Likuidasi (BDL), Piutang negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, Bank garansi atau bentuk jaminan penyelesian setara laiinya untuk memastikan status/kondisi/masa berlaku jaminan penyelesaian utang tersebut  sudah tidak efektif, kadaluarsa atau kondisi yang tidak dapat digunakan lagi sebagai jaminan penyelesaian piutang negara dalam proses perkara di Lembaga Peradilan Umum maupun Tata Usaha Negara di semua tingkatan.

Pada pasal 3 ayat 2 mengenai Pemberian keringanan utang seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya yaitu

a.    Piutang rumah sakit atau fasilitas Kesehatan tingkat pertama, Piutang biaya perkuliahan atau sekolah, dan piutang dengan sisa kewajiban paling banyak Rp 8.000.000 yang tidak di dukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan diberikan keringanan utang sebesar 80 persen dari sisa kewajiban.

b.    Piutang Negara dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan sebesar 35 persen dari sisa utang pokok

c.    Piutang Negara yang bukan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan serta tambahan keringanan utang pokok sebesar 60 persen dari sisa utang pokok, apabila dilakukan pelunasan dalam waktu berikut

·      Bulan Juni 2023 sebesar 40 persen dari sisa utang  pokok setelah diberikan keringanan.

·      Bulan Juli sampai dengan bulan September 2023 sebesar 30 Persen dari sisa utang  pokok setelah diberikan keringanan.

·      Bulan Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 sebesar 20 Persen dari sisa utang  pokok setelah diberikan keringanan

Persyaratan mengikuti Crash Program

1)  Surat Permohonan mengikuti Crash Program

2)  Scan / Fotocopi KTP

3)  Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang yang menyatakan debitur tidak mampu menyelesaikan utangnya tanpa melalui Crash Program Keringanan Utang

Sistem , Mekanisme dan Prosedur

1)     Debitur menyampaikan permohonan keringanan utang secara langsung ke kantor KPKNL Balikpapan atau dapat disampaikan melalui email kpknlbalikpapan@kemenkeu.go,id

2)     KPKNL melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan

3)     KPKNL menerbitkan persetujuan atau penolakan Crash Program Keringanan Utang kepada debitur melalui surat yang mencantumkan sisa utang yang harus diselesaikan.

4)     Debitur diberikan batas waktu satu bulan untuk melunasi utangnya

Tantangan Crash program tahun 2023

·           Masih dalam suasana pandemi, sehingga kemampuan debitur belum sepenuhnya pulih

·           Merupakan BKPN yang tidak selesai dengan crash program 2022, sehingga lebih sulit

·           Kualitas BKPN buruk, tidak ada alamat yang jelas, tidak ada barang jaminan, nilai kecil dan lain-lain.

·           Terbatasnya DiPA (bagi KPKNL)

·           Akan ada potensi baru yaitu BKPN Pemda  (7.826 BKPN)

·           Meningkatkan peran penyerah Piutang

Sehubungan dengan adanya crash program tersebut diatas diharapkan para debitur yang ingin memanfaatkan crash program menarik ini untuk mempercepat proses penyelesaian hutangnnya kepada pemerintah bisa mengikuti langkah-langkah di atas atau bisa langsung mengubungi KPKNL Terdekat.  (Sltr)

(Dicarikan dari berbagai sumber di media sosial)