Medan - Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Tranformasi Kelembagaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Demikian salah satu kesimpulan dalam Sosialisasi Tranformasi Kelembagaan dan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara pada 22 April 2015 di Aula Lantai 6 Gedung Keuangan Negara Unit II Medan.

Narasumber sosialisasi adalah Tenaga Pengkaji Restrukturisasi dan Privatisasi dan Efektifitas Kekayaan Negara Dipisahkan (TPRPEKND) DJKN Rahayu Puspasari. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Hady Purnomo, kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kepala bidang/bagian lingkup Kanwil DJKN Sumut, serta seluruh pegawai Kanwil DJKN Sumut dan KPKNL Medan.

"Kanwil DJKN Sumatera Utara siap untuk melaksanakan Tranformasi Kelembagaan," tegas  Hady Purnomo dalam sambutan pembukaannya yang dilanjutkan dengan pemaparan singkat profil Kanwil DJKN Sumatra Utara.

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan termasuk DJKN merupakan suatu keharusan dan kebutuhan. Banyak alasan kenapa DJKN harus bertransformasi menjadi lebih kompetitif ditingkat global  baik karakter maupun organisasinya. Alasan tersebut antara lain karena Indonesia pada Tahun 2030 diprediksikan akan menjadi Negara dengan GDP  terbesar ke-7 di dunia, dan Kementerian Keuangan adalah bertindak sebagai pengelola fiskal di negara ini,dan artinya harus menjadi penggerak utama perekonomian di Indonesia. Dan tentunya unit organisasi di Kementerian Keuanganpun termasuk DJKN harus menyelaraskan diri dengan visi yang telah dicanangkan yaitu “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang Inklusif di abad ke-21“ 

Dari sekian isu  yang mengemuka dalam dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, isu penggabungan tusi yang berdampak pada penggabungan unit organisasi menjadi isu yang paling sensitif dan menarik. Menurut Tenaga Pengkaji RPEKND Rahayu Puspasari yang juga PMO Pelaksanaan Tranformasi Kelembagaan di DJKN, rencana penggabungan unit organisasi yang bertemakan perbendaharaan yaitu Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara , dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (dahulu Ditjen Pengelolaan Utang) akan dilakukan secara bertahap dan setiap tahapan akan dilakukan evaluasi sampai tahun 2018. "Dan tahapan selanjutnya akan sangat tergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan," tegas Rahayu Puspasari.

Ia mengatakan prinsipnya pelaksanaan transformasi kelembagaan akan dilaksanakan secara bertahap dan tidak merugikan pegawai sehingga semua harus siap dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wanita yang selalu tampil smart dan energik mengemukakan masukan dari daerah menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan untuk ikut memberikan arah dan bentuk dari transformasi kelembagaan di DJKN.  

Selain tentang TK, sosialisasi pada kesempatan ini juga disampaikan tentang rencana pembentukan unit baru di DJKN yaitu Badan Layanan Umum (BLU). Pembentukan BLU dilatarbelakangi oleh belum optimal pengelolaan aset yang dikelola oleh DJKN utamanya terhadap Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), Eks PT Perusahaan pengelola Aset (PPA), Eks Badan penyehatan perbankan NAsional (BPPN), Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta BMN idle. Dalam hal ini DJKN sebagai regulator sekaligus sebagai operator. "Yang menjadi objek atau aset yang akan dikelola oleh BLU di lingkungan DJKN ini adalah aset yang berada dalam pengelolaan BUN (Bendahara Umum Negara-red) dalam hal ini DJKN dan bukan aset-aset yang berada dalam penguasaan kementerian/lembaga sehingga dengan BLU diharapkan pengelolaan aset BUN ini menjadi lebih efisien dan efektif dan berdaya guna  sehingga bisa bermanfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkasnya. (Tim Peliputan Bidang KIHI Kanwil DJKN Sumatera Utara )