Medan - Senin (08/12) Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara (Kemenkeu Sumut) menggelar serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dengan mengangkat tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi.” Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pada hari Jumat, dilanjutkan dengan puncak peringatan pada hari Senin berupa sosialisasi anti korupsi yang dilakukan secara hybrid bertempat di Aula Sri Deli GKN Medan dan diikuti oleh pegawai Kementerian Keuangan di lingkup Sumatera Utara. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber yang memberikan edukasi serta strategi pencegahan tindak korupsi dalam lingkungan kerja.

Kegiatan diawali dengan sambutan Nofiansyah, Kepala Kanwil DJKN Sumut sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut. Dalam sambutan nya, Nofiansyah mengharapkan agar seluruh unit yang berada dalam lingkup Perwakilan Kemenkeu Sumut memiliki semangat dan jiwa anti korupsi. Nofiansyah juga menegaskan agar masing-masing jiwa, tubuh dan pemikiran pegawai Kemenkeu pada Perwakilan Kemenkeu Sumut memiliki semangat untuk membangun Perwakilan Kemenkeu Sumut yang bersih dan profesional.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Hakordia 2025 dengan narasumber Penyuluh Anti Korupsi Rocky Subastio Nadapdap, pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dengan moderator Rizcka Adhitama, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Sumut.

Dalam paparan nya, Rocky menngungkapkan bahwa pada tahun 2024, Kementerian Keuangan memiliki skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 83,36 yang menjadikan Kementerian Keuangan sebagai kementerian / lembaga yang memiliki skor SPI yang tertinggi ketiga setelah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya Rocky menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) delik tindak pidana korupsi, yaitu:

1.  Merugikan keuangan negara;

2.  Suap menyuap;

3.  Penggelapan dalam jabatan;

4.  Pemerasan;

5.  Perbuatan curang;

6.  Benturan kepentingan dalam pegadaan, dan

7.  Gratifikasi

Korupsi yang terjadi sangat merugikan negara karena menimbulkan biaya sosial korupsi yang sangat besar. Biaya sosial korupsi bukan hanya berasal dari nilai uang yang dikorupsi dari negara tetapi ditambah dengan biaya-biaya lain nya seperti biaya antisipasi terhadap korupsi, biaya reaksi terhadap korupsi dan biaya opotunis implisit korupsi.

Berikut nya Rocky menjelaskan bahwa untuk memberantas korupsi terdapat tiga strategi yaitu:

a.   Sula Penindakan, merupakan strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi tetapi juga memberikan efek jera kepada para koruptor

b.  Sula Pencegahan, mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan.

c.   Sula Pendidikan, dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama.

Rocky juga menambahkan bahwa terdapat sembilan nilai-nilai integritas yaitu: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras yang disingkat dengan Jumat Bersepeda KK.

Setelah pemaparan dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga diadakan kuis dengan hadiah menarik sehingga menambah antusias peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan penyerahan cinderamata kepada narasumber.

Peringatan Hakordia 2025 ini menjadi momentum penting bagi Perwakilan Kemenkeu Sumut dalam memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja demi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel.

(Narasi/Foto: Tim Humas Kanwil DJKN Sumut)