Jakarta, 18 September 2026

Di tengah dinamika global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat, ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga, stabilitas ekonomi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. APBN terus dikelola secara kredibel dan terukur untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi, mendorong investasi, melindungi masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, serta mendukung agenda pembangunan prioritas Pemerintah secara berkelanjutan.

Hingga 31 Agustus 2026, kinerja APBN tetap terjaga dan solid, ditopang oleh Pendapatan Negara yang tumbuh positif serta Belanja Negara yang terus dioptimalkan secara efektif dan terukur. Pelaksanaan anggaran diarahkan untuk memperkuat daya dorong APBN terhadap pertumbuhan ekonomi, menjaga perlindungan bagi masyarakat, serta mendukung agenda prioritas nasional, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2?ri target APBN 2026. Realisasi ini tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja tersebut terutama didorong oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp1.409,0 triliun dengan pertumbuhan 24,1% (yoy), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp210,2 triliun yang tumbuh 7,8% (yoy), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp435,1 triliun yang tumbuh 41,7% (yoy).

Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp2.295,7 triliun atau 59,7% APBN, tumbuh 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1.791,5 triliun, yang terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun atau tumbuh 33,0% (yoy) dan Belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun atau tumbuh 25,1% (yoy). Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp504,3 triliun atau 72,8?ri target APBN, dengan pertumbuhan lebih rendah 11,8% (yoy). Pelaksanaan TKD terus dikelola agar tetap mendukung layanan dasar serta pembangunan di daerah.

Kinerja fiskal tetap terjaga dan dikelola secara kredibel, tecermin dari defisit APBN sebesar 0,93% terhadap PDB, sesuai dengan lintasan target APBN 2026. Selain itu, APBN mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp154,0 triliun. Perkembangan ini menunjukkan pengelolaan fiskal dilakukan secara prudent untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Kinerja sektor-sektor ekonomi utama menunjukkan pertumbuhan yang positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Penerimaan pajak sektor perdagangan tumbuh kuat sebesar 41,2%, diikuti pertambangan 44,0?n industri pengolahan 25,4%. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin menguat, didukung oleh peningkatan perdagangan, industri, pertambangan, serta aktivitas sektor pendukung lainnya.

Perekonomian nasional terus menunjukkan kinerja yang positif dan terjaga. Pertumbuhan ekonomi selama Semester I 2026 mencapai 5,45% ditopang permintaan domestik yang tetap solid. Di sisi eksternal, neraca perdagangan Januari–Juli 2026 mencatat surplus USD3,7 miliar, mencerminkan fundamental ekonomi yang tetap solid dan resilien.

Inflasi tetap terkendali pada Agustus 2026 sebesar 3,19% (yoy), di tengah dinamika harga pangan dan komoditas global. Inflasi inti relatif stabil pada 2,92%, sementara perlambatan inflasi administered prices menjadi 3,32% turut menunjukkan tekanan harga yang terkendali. Kondisi ini mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN, sehingga stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan pasar dapat dijaga secara simultan. APBN akan terus dioptimalkan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi, mendukung agenda pembangunan prioritas Pemerintah, serta memperkuat pertumbuhan yang berkelanjutan.

APBN   tetap   hadir   untuk   melindungi   masyarakat,   menjaga   daya   beli dan kesejahteraan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi. Kredibilitas APBN akan terus dijaga melalui pendapatan negara yang diperkuat, belanja yang semakin efektif dan produktif, serta defisit yang dikelola secara sehat, pruden, dan terkendali. 

Deni Surjantoro

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan