Jakarta, 28 Juni 2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan agar mampu menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus motor penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujar Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan bahwa dengan kolaborasi yang kuat dimaksud, dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045.

"Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi," pungkas Menkeu.

Sejalan dengan upaya tersebut, Menkeu menegaskan bahwa pembangunan industri nasional harus menempatkan talenta sebagai fondasi utama. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE), sehingga kemajuan teknologi tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan terus memperkuat komitmen pada pengembangan SDM melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah penajaman kebijakan beasiswa LPDP. Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju. Kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan talenta unggul yang sesuai dengan kebutuhan transformasi ekonomi nasional.

Selain itu, Kementerian Keuangan terus memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi. Melalui Center for Public Finance Research, para peneliti bekerja bersama unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, kredibel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, di tengah dinamika ekonomi global, Menkeu menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi sebesar 3,08 persen. Stabilitas tersebut didukung oleh surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada pada zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Menkeu.

Menkeu juga menegaskan, reformasi fiskal terus dilaksanakan secara konsisten. Hingga Mei 2026, pendapatan negara menunjukkan peningkatan yang signifikan, sementara belanja negara dipercepat secara lebih proporsional untuk mendukung aktivitas ekonomi. Di saat yang sama, defisit APBN tetap terjaga pada level yang aman sehingga kesehatan fiskal nasional tetap terpelihara.

Sebagai instrumen pembangunan, APBN Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung berbagai agenda prioritas pemerintah, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat agar APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu mengantarkan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

***

Deni Surjantoro

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan