Bertempat di Gedung Keuangan Negara Manado Lantai 6, Rabu 24 Juni 2026, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) kembali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai suatu momentum Kanwil DJKN Suluttenggomalut menegaskan kembali komitmen peningkatan layanan di hadapan para pengguna layanan sekaligus sebagai sarana dialog/diskusi terbuka dengan para pengguna layanan dan masyarakat secara umum. Kegiatan FKP ini dilaksanakan secara hybrid, dengan mengundang secara langsung para stakeholders di wilayah Sulawesi Utara untuk hadir secara langsung (luring), serta para stakeholders di luar Sulawesi Utara untuk hadir secara. Selain itu, dalam kegiatan ini juga turut diundang pihak akademisi, organisasi masyrakat serta media massa.

Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Sumarsono, membuka secara langsung kegiatan FKP 2026 ini. Dalam sambutannya, Sumarsono mengungkapkan semboyan layanan Kanwil DJKN Suluttenggomalut BENTENAN (Bersih, Energik, Tepercaya, dan Akuntabel). “Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2022, dilanjutkan dengan keikutsertaan pada pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Kanwil DJKN terus senantiasa melakukan upaya peningkatan layanan kepada masyarakat”, ungkap Sumarsono

Acara dilanjutkan dengan pemaparan tindak lanjut rekomendasi FKP Tahun 2025 yang berasal dari akademisi, media massa, pemerintah, organisasi masyarakat serta ombudsman oleh Evendi Antogia selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Selanjutnya hadir, sebagai nara sumber, Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Suluttenggomalut (Rachmadi), Kepala KPKNL Manado (Abdul Ghofar), Kepala KPKNL Gorontalo (Purwito) dan Kepala KPKNL Ternate (Umardani Yusuf Wahyudi), serta perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Stenly Kalengkian. Masing-masing nara sumber yang berasal dari kantor vertikal DJKN memaparkan layanan utama/tugas dan fungsi DJKN, kemudian diakhiri dengan paparan Ombudsman. (arc)